Pengacara Nikita Mirzani Dihukum 6 Tahun Penjara Setelah Banding Ditolak

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Memperberat Hukuman Nikita Mirzani

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta baru saja mengumumkan putusan terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menimpa artis ternama, Nikita Mirzani. Dalam sidang putusan banding yang digelar pada Selasa (9/12/2025), hukuman yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani meningkat dari 4 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Keputusan ini mendapat berbagai respons dari kalangan praktisi hukum.

Putusan tersebut memicu penyesalan dari beberapa ahli hukum yang melihat bahwa pengajuan banding oleh Nikita Mirzani justru berujung pada hukuman yang lebih berat. Menurut mereka, langkah ini bisa disebut sebagai keputusan yang tidak bijaksana, terutama karena bukti-bukti dalam kasus ini dinilai kuat.

Alasan Pengajuan Banding yang Dinilai Tidak Bijaksana

Seorang praktisi hukum, Jaenudin, menyampaikan pendapatnya mengenai keputusan Nikita Mirzani untuk mengajukan banding. Ia menilai bahwa sejak awal, ia menyarankan agar Nikita tidak melakukan banding. Menurutnya, dalam kasus pidana dengan bukti kuat, pengajuan banding biasanya jarang dikabulkan oleh pengadilan.

"Secara prinsip, saya menyarankan agar Nikita Mirzani tidak melakukan banding," ujar Jaenudin. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukan bermaksud untuk menghalangi hak hukum terdakwa, tetapi lebih pada pertimbangan pengalaman dan ritme pengadilan yang sering kali tidak menguntungkan bagi pihak yang mengajukan banding.

Jaenudin juga mengkritik kurangnya pertimbangan matang dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Jika Nikita menerima vonis awal 4 tahun penjara, kemungkinan besar ia akan bisa bebas lebih cepat. Namun, karena memilih banding, hukumannya justru diperberat.

Perjalanan Kasus Nikita Mirzani

Awalnya, Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat itu, dakwaan terkait TPPU dinyatakan tidak terbukti, sehingga vonisnya relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun, karena tidak puas dengan putusan tersebut, Nikita memilih untuk mengajukan banding.

Sayangnya, harapan untuk mendapatkan vonis yang lebih ringan justru berubah menjadi kenyataan yang pahit. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara karena unsur TPPU dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys terbukti.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal ketika Reza Gladys merasa produknya dijelek-jelekkan oleh Nikita Mirzani di media sosial. Tak terima, Reza menghubungi Nikita melalui asistennya, Ismail Marzuki alias Mail. Komunikasi tersebut justru berujung pada dugaan pemerasan, di mana Reza mengaku dimintai uang sebesar Rp5 miliar agar Nikita tidak membahas atau menjelek-jelekkan produk skincare miliknya.

Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp2 miliar sebanyak dua kali. Setelah itu, ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada 3 Desember 2024.

Dakwaan dan Ancaman Hukuman

Jaksa Penuntut Umum menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar atas kasus pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys. Tiga pasal yang menjerat Nikita antara lain:

• Pasal 27 B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
• Pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.
• Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Putusan pengadilan tinggi ini menunjukkan bahwa kasus ini memiliki bobot hukum yang cukup berat, dan hukuman yang diberikan mencerminkan keseriusan dari tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani.