Pengadilan Prancis Putuskan Mbappe, PSG Harus Bayar Rp1 Triliun

Konflik Kylian Mbappe dan Paris Saint-Germain Memasuki Babak Baru

Konflik antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Kylian Mbappe telah berlangsung cukup lama, dan kini memasuki babak krusial. Pengadilan perburuhan Prancis akhirnya mengambil keputusan yang menunjukkan bahwa PSG diwajibkan membayar lebih dari €61 juta kepada Mbappe, atau sekitar Rp1 triliun. Putusan ini muncul setelah klub ibu kota Prancis dinilai melakukan penahanan terhadap gaji dan bonus loyalitas sang megabintang.

Putusan tersebut menyatakan bahwa PSG terbukti menahan tiga bulan gaji, bonus etika, serta sebagian bonus loyalitas yang seharusnya menjadi hak Mbappe. Total nilai kewajiban PSG ditetapkan sebesar €61 juta. Perkara ini merupakan kelanjutan dari konflik yang sudah berlangsung sejak Mbappe meninggalkan PSG dan bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada musim panas 2024.

Awal Mula Perselisihan

Akar masalah bermula pada Juni 2023, saat Mbappe memberi tahu manajemen PSG bahwa ia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun. Keputusan ini membuat Mbappe berhak pergi tanpa biaya transfer, sebuah situasi yang tidak diantisipasi oleh klub. Klub bahkan sempat percaya bahwa Mbappe akan bertahan, seperti saat mereka memberikan jersey bertuliskan “2025” saat pengumuman perpanjangan kontrak sebelumnya.

Karena merasa terancam kehilangan aset terbesar mereka secara gratis, PSG mencoba menjual Mbappe pada 2023. Namun, Mbappe menolak tawaran besar dari Al Hilal senilai €300 juta. Tindakan ini memicu langkah ekstrem dari PSG, yaitu menyingkirkan Mbappe dari tim utama dan memasukkannya ke kelompok pemain terpinggirkan yang dikenal sebagai “loft”.

Kembali ke Tim Utama dan Persoalan Hukum

Setelah ketegangan meningkat, kompromi tidak nyaman akhirnya tercapai. Mbappe dikembalikan ke tim utama dan langsung membuktikan performa luar biasa, mencetak 44 gol dari 48 penampilan pada musim tersebut. Namun, kesepakatan ini menjadi dasar pembelaan PSG di meja hijau.

PSG mengklaim Mbappe telah menyetujui untuk melepaskan hak atas bonusnya demi memuluskan reintegrasi ke tim. Klaim ini ditegaskan klub saat kasus ini pertama kali ditangani komisi hukum Liga Prancis pada September 2024. Namun, komisi liga justru memutuskan berpihak kepada Mbappe dan memerintahkan PSG membayar €55 juta yang ditahan sejak April 2024.

Proses Hukum yang Berlanjut

Pengacara Mbappe, Delphine Verheyden, menegaskan bahwa PSG tidak mampu menunjukkan bukti kesepakatan apa pun. “Mereka tidak menunjukkan satu pun bukti adanya perjanjian,” kata Verheyden. PSG kemudian mengajukan banding, tetapi kembali kalah pada Oktober 2024. Klub bahkan menyebut kasus ini sebagai “kisah fantastis dari semesta paralel” sebelum membawa perkara tersebut ke pengadilan perburuhan Prancis.

Pada April tahun ini, karena kliennya belum menerima satu euro pun dari haknya, tim hukum Mbappe memutuskan meningkatkan tekanan hukum. “Keputusan telah diambil, kali ini untuk menyerang,” tegas Verheyden.

Penyelesaian Akhir

Situasi sempat memanas ketika Mbappe menaikkan tuntutannya dari €55 juta menjadi €260 juta, dengan dalih pemecatan tidak adil dan kerugian moral. PSG tidak tinggal diam dan melayangkan gugatan balik senilai €440 juta, menuduh Mbappe melanggar prinsip itikad baik serta merusak citra klub.

Pengadilan perburuhan akhirnya menolak sebagian klaim Mbappe terkait “pelecehan moral”. Namun, majelis hakim tetap menyatakan PSG bersalah dan wajib membayar €61 juta, mencakup gaji tertunggak, bonus etika, dan bonus penandatanganan. Seluruh gugatan PSG terhadap mantan pemainnya itu ditolak mentah-mentah karena klub gagal membuktikan adanya kesepakatan tertulis yang menyatakan Mbappe melepaskan bonusnya.

Pernyataan Resmi Pengacara Mbappe

“Putusan ini menegaskan bahwa komitmen yang dibuat harus dihormati. Ini menegaskan kebenaran sederhana: bahkan dalam industri sepak bola profesional, hukum ketenagakerjaan berlaku bagi semua,” bunyi pernyataan resmi pengacara Mbappe, Delphine Verheyden dan Frédérique Cassereau.

Mereka menegaskan bahwa Mbappe telah memenuhi seluruh kewajiban profesional dan kontraktualnya selama tujuh tahun hingga hari terakhir bersama PSG. “Klien kami melakukan segalanya untuk menghindari konflik, bahkan menarik pengaduan pelecehan demi menjaga ketenangan. Selama lebih dari 18 bulan, ia hanya menuntut hak berupa gaji dan bonus yang belum dibayarkan,” lanjut pernyataan tersebut.

Usai sidang pada Selasa waktu setempat, Cassereau dan Verheyden menegaskan bahwa putusan ini bersifat langsung dapat dieksekusi. “Klub mengatakan tidak ingin membayar karena menunggu keputusan pengadilan. Keputusan itu kini sudah ada. Pengadilan juga memerintahkan eksekusi sementara, artinya PSG harus membayar segera,” ujar Cassereau.

“Sepak bola bukan wilayah tanpa hukum. Kami berharap PSG dapat mematuhi putusan ini secara sukarela tanpa perlu melibatkan juru sita. Itu akan menjadi sikap yang elegan,” tutupnya.