Pengamat: Perubahan Sistem Pilkada Harus Jaga Kedaulatan Rakyat

Peran Penting Elite Politik dalam Membangun Demokrasi yang Berkelanjutan

Maizal Alfian, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa para ketua umum partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa niat tulus dan komitmen terhadap reformasi adalah kunci untuk memastikan demokrasi berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitasnya.

Alfian menyampaikan bahwa wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk usulan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah dalam sistem ketatanegaraan. Namun, ia menekankan bahwa setiap gagasan tersebut harus didasarkan pada komitmen untuk memperkuat demokrasi, bukan hanya pertimbangan politik praktis atau efisiensi jangka pendek.

Menurutnya, pembahasan mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus merujuk secara tegas pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa tersebut menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Alfian menjelaskan bahwa frasa ini mengandung makna substantif yang menuntut penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas kekuasaan, serta legitimasi pemerintahan daerah.

“Dalam perspektif akademik dan hukum tata negara, demokrasi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari sahnya prosedur konstitusional, tetapi juga dari niat dan orientasi kebijakan para pembuat keputusan untuk benar-benar memperbaiki kualitas demokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Alfian menambahkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat saat ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, setiap rencana perubahan terhadap sistem yang berlaku harus dilakukan melalui proses legislasi yang sah, terbuka, dan berbasis kajian akademik yang komprehensif. Proses ini harus melibatkan pertimbangan para pakar, masyarakat sipil, serta kepentingan jangka panjang demokrasi lokal.

Tanggung Jawab Elite Politik dalam Reformasi Sistem Politik

Alfian menilai bahwa peran ketua umum partai politik dan anggota DPR RI sangat strategis karena berada pada posisi kunci dalam menentukan arah reformasi sistem politik. Ia mengingatkan agar kewenangan tersebut dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab konstitusional, sehingga tidak menimbulkan kemunduran demokrasi maupun melemahkan legitimasi kepemimpinan daerah.

Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia hanya akan maju apabila para elite politik memiliki niat yang tulus untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utama. Menurutnya, demokrasi yang berkelanjutan adalah demokrasi yang terus diperbaiki kualitasnya, tanpa mengurangi hak politik warga negara dan tanpa menjauh dari amanat konstitusi.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah penting dapat dilakukan:

• Meningkatkan partisipasi publik: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui dialog, forum diskusi, maupun pelibatan dalam penyusunan kebijakan.
• Memperkuat transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah dan lembaga politik harus bersikap transparan dalam menjalankan tugasnya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
• Melibatkan ahli dan pakar: Setiap perubahan kebijakan harus didasarkan pada kajian akademik yang mendalam dan melibatkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk ahli hukum, ekonom, dan ilmuwan sosial.
• Menjaga konsistensi dengan konstitusi: Segala bentuk reformasi harus sesuai dengan aturan dasar negara, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah dan sistem pemerintahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang, memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, serta menjaga kestabilan dan legitimasi pemerintahan daerah.