Penggalian Tanah di Padalarang Dibekukan, Aparat Gabungan Pastikan Tidak Ada Izin

Penyegelan Lokasi Penggalian Tanah di KBB

Pada Jumat, 2 Januari 2026, aparat gabungan melakukan penyegelan terhadap lokasi aktivitas penggalian tanah di Kampung Sudimampir Hilir, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tindakan ini dilakukan setelah munculnya keluhan dari warga mengenai dugaan tambang pasir ilegal yang beroperasi dekat permukiman. Penyegelan dilakukan karena kegiatan tersebut belum memiliki perizinan lengkap.

Penindakan ini dilakukan setelah keluhan warga ramai dibicarakan di media sosial. Beberapa unggahan menunjukkan aktivitas alat berat yang menggali lahan hanya beberapa meter dari rumah penduduk. Warga khawatir akan dampak lingkungan dan potensi ancaman keselamatan seperti longsor serta kerusakan struktur bangunan.

Keluhan pertama kali muncul melalui media sosial Threads dan TikTok. Warga menyebut bahwa aktivitas penggalian berlangsung tepat di depan rumah mereka dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Bahkan, sebagian warga mengaku sudah melapor ke pengurus lingkungan hingga aparat desa, namun belum mendapatkan solusi yang memuaskan.

Merespons keresahan tersebut, aparat gabungan dari Satpol PP Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun langsung ke lokasi. Petugas menghentikan operasional alat berat dan memasang segel di pintu masuk area kegiatan untuk mencegah aktivitas lanjutan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jabar, Guntur Santoso, menjelaskan bahwa tindakan penghentian dilakukan setelah pihaknya menerima aduan masyarakat. “Kami memperoleh laporan ada kegiatan yang belum mengantongi izin. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan sementara aktivitas tersebut,” ujarnya di lokasi.

Guntur menambahkan bahwa berdasarkan keterangan pengembang, aktivitas penggalian tersebut bukan merupakan kegiatan tambang, melainkan pekerjaan cut and fill untuk rencana perluasan perumahan. Material pasir hasil galian disebut tidak diperjualbelikan, melainkan akan digunakan kembali untuk pembangunan kawasan hunian.

Meski demikian, Satpol PP Jabar menegaskan bahwa kegiatan tersebut tetap melanggar aturan karena dilakukan tanpa dokumen perizinan yang lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya pemenuhan prosedur hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah publik.

Masalah Lingkungan dan Keselamatan

Warga setempat merasa khawatir akan dampak lingkungan dari aktivitas penggalian tanah tersebut. Mereka khawatir akan terjadi kerusakan ekosistem dan gangguan terhadap kualitas udara serta air. Selain itu, potensi ancaman keselamatan seperti longsoran tanah dan kerusakan pada bangunan menjadi perhatian utama.

Beberapa warga mengatakan bahwa aktivitas penggalian tanah telah berlangsung cukup lama, sehingga mereka merasa tidak aman. Mereka juga merasa bahwa upaya mereka untuk melaporkan masalah ini tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Proses Penanganan oleh Aparat

Aparat gabungan yang terlibat dalam penindakan ini mencakup berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam menangani kasus ini. Misalnya, Satpol PP bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada aspek lingkungan.

Tindakan penyegelan dilakukan sebagai langkah sementara untuk mencegah aktivitas lanjutan hingga diperoleh perizinan yang lengkap. Namun, hal ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan penerapan aturan di lapangan.

Reaksi dari Pengembang

Menurut keterangan pengembang, aktivitas penggalian tanah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proyek perluasan perumahan. Mereka menyatakan bahwa material pasir yang dihasilkan tidak diperjualbelikan, melainkan digunakan kembali untuk pembangunan kawasan hunian. Meskipun begitu, pihak pengembang tetap harus mematuhi aturan hukum terkait izin dan perizinan.

Langkah Lanjutan

Setelah penyegelan dilakukan, pihak aparat akan terus memantau situasi di lokasi tersebut. Mereka juga akan meminta pengembang untuk segera melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan. Jika tidak, tindakan lebih lanjut akan diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak aparat juga akan melakukan evaluasi terhadap proses pengawasan dan penerapan aturan di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Kesimpulan

Peristiwa penyegelan lokasi penggalian tanah di KBB menunjukkan pentingnya pemenuhan aturan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah publik. Warga setempat merasa khawatir akan dampak lingkungan dan keselamatan, sementara aparat gabungan bertindak untuk menghentikan aktivitas yang tidak memiliki izin. Meskipun pengembang menyatakan bahwa aktivitas tersebut adalah bagian dari proyek perluasan perumahan, tetap saja tindakan hukum diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.