Pengurusan SIM, STNK, dan BPKB di Daerah Bencana Lebih Mudah

Polri Mempermudah Pengurusan SIM, STNK, dan BPKB di Daerah Terdampak Bencana

Polri mengambil langkah-langkah khusus untuk mempermudah pengurusan surat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di daerah yang terkena dampak bencana banjir dan longsor. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan darurat kepada warga yang terdampak bencana, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, menyatakan bahwa jajaran lalu lintas akan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan surat kendaraan yang hilang akibat bencana alam. Ia menjelaskan bahwa tim Polantas akan turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi situasi dan memberikan layanan darurat kepada masyarakat.

"Kita mengirim anggota Polantas untuk bisa melakukan evaluasi tentang pelayanan darurat ya. Baik itu SIM, STNK, BPKB yang mungkin hilang, mungkin kena banjir, tentunya akan kita permudah dalam rangka nanti pengurusannya," ujar Agus saat berbicara kepada wartawan di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Selain itu, Polri juga membangun pos-pos pelayanan agar masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kendaraan yang hilang dapat lebih mudah. "Tentunya dari kepolisian setempat juga sudah melakukan, pos-pos untuk mengidentifikasi itu," tambahnya.

Agus juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melihat jaringan-jaringan yang mungkin perlu diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan lancar meski dalam kondisi darurat.

Peninjauan Presiden dan Instruksi Kepolisian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Dalam peninjauan tersebut, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian, melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan, serta menyapa dan berdialog dengan masyarakat.

Setelah peninjauan, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden. Salah satunya adalah untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam. Selain itu, Presiden juga meminta agar kebutuhan dasar warga dipenuhi, termasuk bahan bakar bersubsidi (BBM).

"Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betul dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Data Korban Banjir dan Longsor

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui data jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Total korban tewas hingga Jumat (12/12/2025) mencapai 995 orang, naik lima dari sebelumnya 990 orang. Sementara itu, korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan tercatat sebanyak 226 orang.

Data jumlah korban tewas berdasarkan provinsi: - Aceh: 407 orang - Sumut: 343 orang - Sumbar: 240 orang

Jumlah pengungsi tidak mengalami penambahan, masih sebanyak 884.889 orang. Wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak adalah Aceh Timur, dengan 238 ribu orang.

Tersangka Pembalakan Liar di Tapsel

Banjir dahsyat di kawasan Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, akhirnya berujung pada penetapan tersangka kasus pembalakan liar. Sejumlah korporasi telah dihentikan sementara operasionalnya karena dianggap memperparah banjir di Batangtoru.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kepolisian telah mengantongi nama tersangka dalam kasus pembalakan liar yang berdampak pada banjir di Tapsel. Proses penyidikan di wilayah tersebut juga telah ditingkatkan setelah tim satgas khusus dibentuk.

Kami bentuk Satgas di Tapanuli, kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan, kata Kapolri.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Sigit menuturkan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga telah meninjau langsung lokasi terdampak sehari sebelumnya.

Selain Tapanuli Selatan, polisi juga tengah menangani dugaan perambahan hutan di Aceh Tamiang. Namun, detail temuan di wilayah tersebut masih menunggu laporan resmi dari tim.