berita
, JAKARTA Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menyampaikan kekhawatiran terkait kebijakan teknis yang belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan sinyal bahwa hasil perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berpotensi dibatalkan.
Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa pihaknya memperhatikan larangan transshipment yang diberlakukan AS terhadap barang-barang impor. Akibatnya, surat keterangan asal (SKA) produk harus jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya.
Transshipment adalah upaya importasi produk dari China melalui Indonesia atau negara lainnya untuk kemudian dikirim ke AS. Redma menjelaskan bahwa salah satu kekhawatiran pemerintah AS terkait transshipment, namun hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menunjukkan adanya perbaikan dalam tata cara penerbitan SKA yang mampu mencegah terjadinya transshipment.
Kebijakan ini juga penting untuk menjaga laju impor ke pasar domestik. Saat ini, industri sedang tertekan karena banjirnya produk impor dengan harga murah yang mengurangi daya saing produk lokal.
Selain itu, dukungan serupa juga dibutuhkan terkait rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian berupa pertimbangan teknis (Pertek), yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan impor oleh Kemendag.
Sama halnya dengan Pertek yang diminta agar transparan, tapi belum juga ada perbaikan dari Kemenperin, ujarnya.
Dalam situasi ini, pihaknya menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang AS dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.
Redma menyatakan bahwa pihaknya masih percaya bahwa pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang saling menguntungkan.
Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan, katanya.
Namun, jika terjadi pembatalan, kondisi industri tekstil akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.
Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.
Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup, tegasnya.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.
Informasi tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.
Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli, kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.
Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.
"Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar