Peningkatan Jalan Moreah-Belang Tertunda, Warga Desak Pemkab Mitra Beri Sanksi Pihak Ketiga

Proyek Peningkatan Jalan Penghubung Desa Moreah dan Belang Terancam Tidak Selesai Sesuai Jadwal

Peningkatan ruas jalan penghubung antara Desa Moreah dan Desa Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menghadapi tantangan dalam penyelesaian proyek. Proyek yang dibiayai dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar ini seharusnya rampung pada 30 Desember 2025 sesuai rencana awal. Namun hingga Januari 2026, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan masih belum tuntas.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Ruas jalan tersebut sebelumnya pernah mengalami gangguan pembangunan akibat kinerja perusahaan pelaksana yang dinilai tidak profesional. Hal ini menyebabkan proyek terbengkalai beberapa waktu lalu. Warga merasa kecewa dengan proses pengerjaan yang terkesan lambat dan tidak serius.

Anita, salah satu warga setempat, menyampaikan kekecewaannya melalui telepon pada 3 Januari 2025. Ia mengatakan, "Sudah tahun baru tapi pekerjaannya tak selesai. Mereka kerja seperti tak serius sama sekali."

Billy, warga lainnya, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menyoroti lewatnya tanggal kontrak pekerjaan. "Jalan ini salah satu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, sayangnya penyelesaiannya lewat dari tanggal kontrak," ujarnya. Billy berharap ada sanksi tegas dari Pemkab Mitra terhadap para pihak ketiga yang bekerja tidak sesuai waktu. "Kami harapkan ada sanksi. Karena ini sudah tahun baru tapi pekerjaannya tak selesai," tambahnya.

Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mitra, Rommy Ole, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan bahwa pekerjaan masih berlangsung hingga hari terakhir kontrak. "Memang kemungkinan belum selesai sesuai kontrak, namun pihak perusahaan tetap akan dikenakan sanksi keterlambatan," jelas Rommy.

Ia menegaskan bahwa mekanisme sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian proyek. Meski demikian, publik berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis. Agar keterlambatan tidak kembali berujung pada proyek mangkrak yang merugikan masyarakat dan menghambat mobilitas warga antar desa.

Masalah yang Mengancam Proyek Infrastruktur

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab keterlambatan proyek ini. Pertama, kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak terkait bisa membuat pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Kedua, kinerja perusahaan pelaksana yang tidak optimal juga menjadi kendala. Ketiga, adanya hambatan teknis atau logistik selama pengerjaan proyek.

Dalam konteks yang lebih luas, proyek infrastruktur seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Jalan penghubung antar desa memainkan peran vital dalam meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, penyelesaian proyek harus dilakukan secara efektif dan tepat waktu agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Harapan Masyarakat dan Solusi yang Diharapkan

Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian proyek. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan pelaksana jika tidak memenuhi tenggat waktu. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya pengawasan yang lebih intensif selama proses pengerjaan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan. Warga dapat memberikan masukan atau melaporkan kendala yang mereka temui selama proses pengerjaan. Dengan begitu, pihak terkait bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Kesimpulan

Proyek peningkatan jalan penghubung antara Desa Moreah dan Desa Belang di Kabupaten Mitra masih menghadapi tantangan dalam penyelesaiannya. Meskipun pihak perusahaan pelaksana telah dijanjikan akan diberikan sanksi jika terlambat, masyarakat tetap merasa khawatir. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur strategis dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan demikian, manfaat dari proyek tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.