Penolakan Zulhas terhadap isu penghapusan 1,6 juta hektar hutan dan Tesso Nilo

Penjelasan Menteri Koordinator Pangan Mengenai Tuduhan Terkait Taman Nasional Tesso Nilo

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, memberikan penjelasan terkait tuduhan yang menyebut dirinya melepas 1,6 juta hektar kawasan hutan dan memberi izin pembukaan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Penjelasan ini disampaikan dalam acara BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025).

Zulhas menegaskan bahwa ia tidak pernah menerbitkan izin pembukaan lahan baru seluas 1,6 juta hektar. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan ruang untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.

"Sejak masa kolonial, kampung, desa, dan masyarakat adat sudah ada. Pemekaran wilayah dan pembangunan infrastruktur membuat kawasan itu membutuhkan Rencana Tata Ruang. Karena itu pelepasan kawasan hutan dilakukan agar wilayah tersebut memiliki kepastian hukum," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut bukanlah izin baru, melainkan upaya untuk memberikan status hukum yang jelas bagi wilayah yang telah menjadi permukiman. Contohnya adalah Kota Palangkaraya yang dulu berada di kawasan hutan. Meskipun saat ini menjadi kota, ia tetap membutuhkan kepastian hukum tanpa izin baru sama sekali.

"Kami tidak mengeluarkan izin baru. Itulah yang 1,6 juta hektar itu, untuk kepastian ruang. Seperti Palangkaraya, itu kawasan hutan, padahal kota. Jadi harus ada kepastian, tetapi tidak ada izin baru sama sekali," katanya.

Pelepasan kawasan hutan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan 878/Menhut-II/2014.

Taman Nasional Tesso Nilo dan Izin Pembukaan Lahan

Terkait Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin pembukaan lahan di kawasan tersebut. Menurutnya, area taman nasional tidak bisa diberi izin apa pun karena termasuk kawasan lindung.

"Tesso Nilo itu taman nasional. Taman nasional tidak boleh diberi izin apa pun. Jadi tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin, bukan hanya saya. Menteri mana pun tidak mungkin berani. Kalau kasih izin di Tesso Nilo, itu langsung pidana," ujarnya.

Ia menilai kerusakan di Tesso Nilo sudah muncul sejak awal era reformasi ketika kawasan itu dimasuki ribuan orang. Karena itu ia mempertanyakan tudingan yang diarahkan kepadanya.

“Tesso Nilo rusak? Waktu reformasi sudah diserbu, sekarang ada 50.000 masyarakat di sana. Terus salah Zulkifli Hasan apa? Tapi kalau orang bilang salah semua, ya saya terima saja,” ujarnya.

Tanggapan atas Tuduhan Terkait Bencana

Zulhas juga menanggapi pernyataan publik yang mengaitkan dirinya dengan bencana longsor dan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menekankan bahwa Tesso Nilo berada di Riau, wilayah yang tidak terdampak bencana.

Ia bahkan menyinggung komentar yang menyeret namanya terkait bencana di Thailand dan Malaysia.

“Yang dipermasalahkan ke saya Tesso Nilo. Itu di Riau, dan Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana di Thailand dan Malaysia pun katanya salah saya. Ya tidak apa-apa, saya maafkan,” katanya.