Perbandingan UMP Kaltim 2026 dengan Provinsi Lain di Kalimantan

Ringkasan Berita

Kalimantan Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.762.431, meningkat sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan UMP tertinggi kedua di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Utara.

Secara nasional, DKI Jakarta kembali menjadi wilayah dengan UMP tertinggi pada 2026, yaitu sebesar Rp5,72 juta, sementara Jawa Barat mencatatkan UMP terendah sebesar Rp2,31 juta. Wilayah Papua mendominasi daftar UMP tinggi di luar Jawa.

Kenaikan UMP 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berdampak langsung pada pekerja baru dan iklim usaha di seluruh Indonesia.

Penetapan UMP 2026

Pemerintah secara resmi menetapkan besaran UMP tahun 2026 untuk seluruh wilayah Indonesia. Penetapan ini dilakukan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan pengupahan nasional. Batas akhir pengumuman UMP ditetapkan paling lambat 24 Desember 2025, dengan pemberlakuan efektif mulai 1 Januari 2026.

UMP merupakan standar upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun mengikuti struktur dan skala upah perusahaan yang disusun berdasarkan jabatan, masa kerja, dan kompetensi.

Kenaikan UMP 2026

Secara nasional, kenaikan UMP 2026 berkisar antara 2,7 persen hingga 9 persen. Besaran ini tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah mempertimbangkan indikator utama seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta formula pengupahan dalam PP 49/2025.

Inflasi menjadi faktor penting karena mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Formula pengupahan terbaru dirancang agar kenaikan upah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Posisi Kalimantan Timur dalam Peta UMP Nasional 2026

Dalam daftar resmi UMP 2026, Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan upah minimum sebesar Rp3.762.431, atau naik sekitar 5,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, posisi UMP Kalimantan Timur berada di urutan kedua tertinggi.

Provinsi dengan UMP tertinggi di Kalimantan pada 2026 adalah Kalimantan Utara, dengan besaran Rp3.775.243, naik sekitar 5,45 persen. Sementara itu, Kalimantan Selatan menetapkan UMP sebesar Rp3.725.000, disusul Kalimantan Tengah sebesar Rp3.686.138. Di posisi terbawah di Pulau Kalimantan terdapat Kalimantan Barat, dengan UMP 2026 sebesar Rp3.054.552.

Perbedaan ini menunjukkan variasi kondisi ekonomi dan tingkat biaya hidup antarprovinsi di Kalimantan. Wilayah dengan aktivitas industri besar dan biaya logistik tinggi cenderung menetapkan UMP lebih tinggi.

UMP Tertinggi dan Terendah Secara Nasional

Secara nasional, DKI Jakarta kembali menempati posisi sebagai provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, yakni Rp5.729.876, naik 6,17 persen. Angka ini mencerminkan tingginya biaya hidup dan konsentrasi aktivitas ekonomi di ibu kota negara.

Di kawasan Indonesia Timur, Papua Selatan mencatatkan UMP tertinggi kedua secara nasional sebesar Rp4.508.850, disusul Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat. Tingginya UMP di wilayah Papua umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta biaya distribusi barang yang relatif mahal.

Sebaliknya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah nasional, yakni Rp2.317.601, meski tetap mengalami kenaikan 5,77 persen. Rendahnya UMP Jawa Barat tidak lepas dari struktur ekonomi yang didominasi sektor padat karya dan kebijakan penyesuaian upah yang lebih konservatif.

Perbandingan dengan Wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur

Di Pulau Jawa dan Bali, UMP berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp3,2 juta. Bali menetapkan UMP sebesar Rp3.207.459, sementara Jawa Timur Rp2.446.880 dan DI Yogyakarta Rp2.417.495.

Untuk wilayah Sumatera, Bangka Belitung mencatat UMP tertinggi sebesar Rp4.035.000, disusul Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Provinsi-provinsi di Sumatera ini memiliki UMP yang mendekati atau bahkan melampaui Kalimantan Timur, terutama daerah dengan sektor industri dan pertambangan kuat.

Sementara di Indonesia Timur, Papua Selatan, Papua, dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan UMP paling tinggi di luar Jakarta, menandakan tantangan ekonomi dan sosial yang masih perlu diimbangi dengan kebijakan upah yang adaptif.

Daftar UMP di 36 Provinsi

Berikut daftar UMP 2026 di 36 provinsi di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah:

• DKI Jakarta: Rp 5.729.876 (naik 6,17 persen)
• Papua Selatan: Rp 4.508.850 (naik 5,19 persen)
• Papua: Rp 4.436.283 (naik 3,51 persen)
• Papua Tengah: Rp 4.285.848 (-)
• Bangka Belitung: Rp 4.035.000 (naik 4,05 persen)
• Sulawesi Utara: Rp 4.002.630 (naik 6,01 persen)
• Sumatera Selatan: Rp 3.942.963 (naik 7,9 persen)
• Sulawesi Selatan: Rp 3.921.234 (naik 7,21 persen)
• Kepulauan Riau: Rp 3.879.520 (naik 7,06 persen)
• Papua Barat: Rp 3.841.000 (naik 6,25 persen)
• Riau: Rp 3.780.495 (naik 7,74 persen)
• Kalimantan Utara: Rp 3.775.243 (naik 5,45 persen)
• Papua Barat Daya: Rp 3.766.000 (naik 4,2 persen)
• Kalimantan Timur: Rp 3.762.431 (naik 5,12 persen)
• Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000 (naik 6,54 persen)
• Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138 (naik 6,12 persen)
• Maluku Utara: Rp 3.552.840 (naik 3 persen)
• Jambi: Rp 3.471.497 (naik 7,33 persen)
• Gorontalo: Rp 3.405.144 (naik 5,7 persen)
• Maluku: Rp 3.334.490 (naik 6,1 persen)
• Sulawesi Barat: Rp 3.315.934 (naik 4,78 persen)
• Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496 (naik 7,58 persen)
• Sumatera Utara: Rp 3.228.971 (naik 7,9 persen)
• Bali: Rp 3.207.459 (naik 7,04 persen)
• Sumatera Barat: Rp 3.182.955 (naik 6,3 persen)
• Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565 (naik 9,08 persen)
• Banten: Rp 3.100.881 (naik 6,74 persen)
• Kalimantan Barat: Rp 3.054.552 (naik 6,12 persen)
• Lampung: Rp 3.047.734 (naik 5,35 persen)
• Bengkulu: Rp 2.827.250 (naik 5,89 persen)
• Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861 (naik 2,72 persen)
• Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898 (naik 5,45 persen)
• Jawa Timur: Rp 2.446.880 (naik 6,1 persen)
• DI Yogyakarta: Rp 2.417.495 (naik 6,78 persen)
• Jawa Tengah: Rp 2.327.386 (naik 7,28 persen)
• Jawa Barat: Rp 2.317.601 (naik 5,77 persen)

UMK di Kalimantan Timur

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud resmi mengumumkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) tahun 2026. Pengumuman ini tertuang dalam surat dengan nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, UMK di Bontang kenaikannya paling kecil. UMK-nya hanya naik Rp19.468. Tahun 2025 lalu UMK Bontang Rp 3.780.012,66, tahun ini menjadi Rp3.799.480,00.

Sementara itu, kenaikan UMK terbesar berada di Kutai Timur (Kutim) dengan kenaikan Rp323.616. Tahun lalu UMK Kutim Rp3.743.820 kini menjadi Rp4.067.436,00.

Berikut ini Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026:

1. UMK Bontang 2026 sebesar Rp3.799.480,00 (naik Rp19.468)
2. UMK Balikpapan 2026 sebesar Rp3.856.694,43 (naik Rp155.185,75)
3. UMK Samarinda 2026 sebesar Rp3.983.882,00 (naik Rp259.444,80)
4. UMK Kutai Kartanegara 2026 sebesar Rp3.991.797,00 (naik Rp225.417,81)
5. UMK Kutai Barat 2026 sebesar Rp4.231.617,40 (naik Rp279.383,42)
6. UMK Kutai Timur 2026 sebesar Rp4.067.436,00 (naik Rp323.616)
7. UMK Penajam Paser Utara 2026 sebesar Rp4.181.134,00 (naik Rp223.788,11)
8. UMK Paser 2026 sebesar Rp3.776.998,06 (naik Rp185.432,53)
9. UMK Berau 2026 sebesar Rp4.391.337,55 (naik Rp309.961,24)
10. UMK Mahakam Ulu 2026 mengikuti UMK Kutai Barat karena belum ada Dewan Pengupahan di Mahaku.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026

1. Bontang
2. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri/20112: Rp4.017.950,00
3. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya/20114: Rp4.017.950,00
4. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian/20115: Rp4.017.950,00
5. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara/20117: Rp4.017.950,00
6. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer/20123: Rp4.017.950,00
7. Pertambangan Gas Alam/06201: Rp4.975.637,00

8. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam/09100: Rp4.975.637,00

9. Balikpapan

10. Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi/19211: Rp4.024.614,91

11. Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin/28113: Rp3.999.700,66

12. Samarinda

13. Konstruksi/41011-41019 (Konstruksi Gedung): Rp4.043.640,00
14. Konstruksi/43211 (Instalasi Listrik): Rp4.043.640,00
15. Pengangkutan dan Pergudangan/50131 (Angkutan Laut): Rp4.043.640,00

16. Industri Kayu Lapis/16211: Rp4.226.899,00

17. Kutai Kartanegara

18. Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01261: Rp4.060.684,00
19. Pertambangan Batu Bara/05100: Rp4.082.582,00
20. Pertambangan Gas Alam/06201: Rp4.104.095,00
21. Jasa Penunjang Migas/09100: Rp4.104.095,00
22. Industri Kapal dan Perahu/30111: Rp4.039.170,00
23. Pertambangan Minyak Bumi/06100: Rp4.104.095,00
24. Permanenan Kayu/02201: Rp4.017.657,00

25. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/10431: Rp4.039.170,00

26. Kutai Timur

27. Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01261: Rp4.257.422,00

28. Pertambangan Batu Bara/05100: Rp4.269.679,00

29. Paser

30. Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01262: Rp3.810.018,96

31. Penajam Paser Utara

32. Perkebunan Sawit/01262: Rp4.199.265,00
33. Industri Kelapa Sawit/10415: Rp4.199.265,00
34. Kehutanan/02111,02121,02201: Rp4.219.951,00
35. Batu Bara/05100: Rp4.302.696,00

36. Minyak dan Gas/06100: Rp4.344.068,00

37. Berau

38. Pertambangan Batu Bara/05100: Rp4.463.705,35
39. Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01262: Rp4.396.210,27

Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan bersangkutan. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan Skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026," demikian bunyi surat resmi yang ditandatangani Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.