Perbedaan Pendapat Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR Soal Bantuan PBB untuk Aceh

Perbedaan Pandangan Mengenai Bantuan dari Lembaga PBB di Aceh

Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, tidak perlu dipersoalkan. Ia menekankan bahwa dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah memiliki hak untuk meminta bantuan dari pihak mana pun.

"Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," ujarnya.

Menurut Dede, bantuan harus dilihat sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. Ia menilai bahwa kondisi medan yang sulit sering menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menilai langkah Pemprov Aceh ini tidak tepat. Menurutnya, urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemda tak memiliki kewenangan hubungan luar negeri. Urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat," kata Khozin kepada wartawan.

Ia merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa politik luar negeri adalah domain absolut pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya dilarang menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, asalkan dilakukan dalam kerangka dan persetujuan pemerintah pusat.

Aceh Surati 2 Lembaga PBB

Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut, sebelumnya disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025). "Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," katanya.

Selain itu, tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.

Respons PBB dan Lembaga Terkait

PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.

UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).

UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Korban Meninggal Lebih dari 1.000 Orang

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang.

Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, kemudian enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar. Jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa. Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin.