aiotrade, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2025, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) bekerja sama dengan Satu Honai Indonesia menggelar diskusi publik. Acara ini berlangsung di Margasiswa I PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2025).
Diskusi ini mengangkat tema "Mengurai Benang Kusut Problem HAM di Papua: Mempertanyakan Posisi Orang Asli Papua di Dalam Republik Indonesia." Tema ini menjadi fokus utama dalam membahas isu-isu yang terjadi di wilayah tersebut selama bertahun-tahun.
Narasumber yang Hadir
Beberapa tokoh penting hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini. Mereka antara lain:
Guru Besar STF Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno, SJ;
Direktur Satu Honai Indonesia yang juga representasi orang asli Papua (OAP), Hironimus Hilapok;
Michael Himan dan Gerad Kosamah; serta
Sekretaris Jenderal PP PMKRI Maria A.F.G. Sukmaniara, S.Sos sebagai moderator.
Perspektif dari Hironimus Hilapok
Hironimus Hilapok, yang juga merupakan representasi OAP, menyoroti berbagai masalah yang dialami masyarakat Papua. Ia menyebutkan adanya konflik struktural, kekerasan, ketimpangan pembangunan, stereotipe, dan diskriminasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurutnya, penyelesaian masalah HAM di Papua tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan politik, lemahnya akuntabilitas negara, serta kurangnya dialog jujur antara pemerintah dan masyarakat Papua.
"Peringatan Hari HAM Sedunia ini harus menjadi momen penting bagi semua pihak untuk kembali membicarakan solusi atas permasalahan HAM di Papua," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa OAP sering hanya dianggap sebagai penerima manfaat dari dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Padahal, OAP adalah pemilik utama tanah ulayat yang menjadi sumber daya alam yang sangat bernilai.
"Orang Asli Papua harus menjadi aktor utama dalam setiap pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan hak hidup dan masa depan mereka sendiri," tegas Hironimus.
Masalah Struktural di Papua
Menurut mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayapura sekaligus mantan Pengurus Pusat PMKRI ini, Papua memiliki paradoks yang cukup kompleks. Meski memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, daerah ini justru menjadi salah satu yang paling miskin di Indonesia.
Penyebab utamanya, menurutnya, adalah regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta model pembangunan yang tidak partisipatif. Hal ini membuat OAP tidak dianggap sebagai pengambil keputusan penting.
Pandangan dari Romo Franz Magnis Suseno
Sementara itu, Romo Franz Magnis Suseno, SJ, Guru Besar STF Driyarkara, menekankan bahwa masalah di Papua adalah soal kemanusiaan yang sudah terjadi terlalu lama sejak integrasi.
Ia menyebut kekerasan sebagai akar dari banyaknya persoalan di Papua selama lebih dari 60 tahun.
"Papua adalah luka terbuka di dalam negara ini. Impunitas yang terjadi di Indonesia dan secara khusus di Papua harus diakhiri," ujarnya.
Romo Magnis menyarankan agar dilakukan perundingan antara Papua dan Jakarta untuk membicarakan ulang masalah yang terjadi. Ia menyarankan agar perundingan ini dilakukan di luar negeri dengan kondisi yang bebas untuk membicarakan soal ini.
Selain itu, ia mengimbau agar Gereja mendukung perjuangan rakyat Papua dalam menuntut kesetaraan dan hak-hak yang sama dengan orang Indonesia lainnya.
"Saya berharap Gereja Katolik dan juga Gereja-Gereja lokal di Papua, untuk mendukung perjuangan rakyat Papua dalam menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia," tegas Romo Magnis-Suseno.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar