Perlambatan ekonomi global, DPR dorong penguatan ekonomi dalam negeri

Peran Ekonomi Pancasila dalam Membangun Fondasi Ekonomi yang Kuat

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2026, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat basis ekonomi domestik. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menilai bahwa momentum ini menjadi kesempatan emas untuk mendorong kebangkitan ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan.

Menurut Nurdin, stabilitas ekonomi saja tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan pemerataan kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam secara adil.

Tantangan Global dan Langkah Strategis

Ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan berlangsung hingga 2026 menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih fokus pada penguatan ekonomi domestik. Nurdin menyebut bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan pasar global semakin berisiko. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis seperti:

• Penguatan industri nasional dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
• Hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah.
• Pengurangan ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan produksi lokal.

Langkah-langkah ini dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi negara dan mengurangi risiko dari fluktuasi pasar global.

Peran BUMN, Koperasi, dan UMKM

Nurdin juga menekankan peran strategis BUMN, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila. Menurutnya, sinergi antara pelaku ekonomi tersebut dapat memperkuat rantai nilai industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan.

Komitmen Komisi VI DPR RI

Komisi VI DPR RI, yang dipimpin oleh Nurdin Halid, akan terus mengawal kebijakan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Ia optimistis bahwa jika momentum 2026 dimanfaatkan secara tepat, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, Nurdin menekankan perlunya komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera.