Pertumbuhan ekonomi RI belum atasi masalah lapangan kerja

Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Persoalan lapangan kerja masih menjadi isu penting dalam perekonomian nasional. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi terus meningkat, namun penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama, khususnya bagi generasi muda.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun depan dinilai belum cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih kurang untuk memastikan ketersediaan pekerjaan, khususnya bagi kelompok usia muda yang baru lulus sekolah atau perguruan tinggi.

“Dengan pertumbuhan 5,4%, masih banyak lulusan usia 18–20 tahun yang belum dapat pekerjaan. Yang paling pas itu kalau pertumbuhan ekonomi bisa 6,7%, baru lebih gampang cari kerja,” ujarnya dalam acara economic outlook 2026.

Purbaya optimis jika target tersebut tercapai, maka generasi muda lulusan baru tidak perlu lagi khawatir kesulitan mencari pekerjaan. Namun, ia juga mengakui bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bukan perkara mudah, terutama ketika harus mengubah sistem yang sudah lama berjalan.

“Mengubah sistem enggak segampang yang diperkirakan. Sudah kita dorong, tapi perubahannya masih pelan karena banyak yang terjebak rutinitas,” katanya.

Peran Sektor Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Meski demikian, pemerintah mengklaim memiliki “kunci” untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dari 5,4% pada beberapa tahun mendatang. Salah satunya dengan mengaktifkan peran sektor swasta secara lebih agresif.

Selain menjaga likuiditas pasar, Purbaya menyebut pemerintah juga meluncurkan program debt bottlenecking, yang memungkinkan pelaku usaha melaporkan hambatan usaha, mulai dari sengketa hingga regulasi yang menghambat.

“Kasus-kasus itu akan kita pastikan diselesaikan, termasuk aturan-aturan yang menghambat,” tegas Purbaya.

Kualitas Pekerjaan dan Struktur Pasar Kerja

Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia saat ini bukan hanya soal jumlah lapangan kerja, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia.

Ia mengingatkan, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, struktur pekerjaan di Indonesia masih didominasi sektor informal. Akibatnya, banyak pekerja masuk ke sektor gig economy atau usaha mikro dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Hampir 59%–60% tenaga kerja kita ada di sektor informal. Ini karena tidak cukup lapangan pekerjaan di industri,” kata Shinta.

Shinta juga menyoroti penurunan daya serap tenaga kerja dari investasi. Ia menjelaskan, tujuh tahun lalu, setiap Rp 1 triliun investasi mampu menyerap hampir 4.000 tenaga kerja. Kini, menurutnya angka itu turun drastis menjadi sekitar 1.200 orang.

Perubahan pola investasi dari padat karya ke padat modal, ditambah otomatisasi dan digitalisasi, dinilai telah membuat penyerapan tenaga kerja semakin terbatas. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas sumber daya manusia.

“Jenis investasi yang masuk sekarang butuh high skill, sementara tenaga kerja kita masih banyak yang low skill,” ujarnya.

Tantangan Generasi Z dan Daya Beli Kelas Menengah

Kekhawatiran terbesar Apindo, lanjut Shinta, adalah tingginya pengangguran di kalangan Generasi Z yang mencapai sekitar 67%. Ia mengapresiasi program magang pemerintah yang memberikan subsidi enam bulan bagi mahasiswa, namun menilai upaya tersebut masih perlu diperluas dan diintegrasikan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Shinta menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha untuk menarik investasi. Berdasarkan survei, memulai bisnis di Indonesia masih membutuhkan waktu hingga 65 hari, jauh tertinggal dibanding negara tetangga yang hanya membutuhkan satu hari.

“Overlapping regulasi dan perizinan masih menjadi tantangan besar bagi investasi,” katanya.

Peran Sektoral dalam Penciptaan Lapangan Kerja

Senada dengan itu, Ekonom Senior Raden Pardede menegaskan, inti persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar investasi, melainkan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja layak. Ia mengkritik pola pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai terlalu bertumpu pada sektor-sektor padat modal berbasis sumber daya alam.

“Kita terjebak lagi pada sektor yang kapital intensif, tenaga kerja yang diciptakan sangat terbatas,” ujar Raden.

Padahal, untuk negara dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5.000, sektor manufaktur masih menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan dengan spektrum keterampilan yang luas.

Menurutnya, dengan nilai investasi yang sama, sektor manufaktur mampu menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor padat modal.

“Manufaktur bisa menyerap lulusan SMK, SMA, bahkan SMP. Kita tidak bisa hanya menciptakan pekerjaan high skill, karena siapa yang menampung kelas menengah ke bawah?” tegasnya.

Raden juga mengingatkan risiko meluasnya pekerjaan informal yang tidak layak dan berpotensi memicu masalah sosial. Ia menilai pemerintah perlu bergerak cepat dan masif, terutama dalam menyiapkan Generasi Z agar mampu menciptakan peluang kerja baru melalui teknologi, IT, kecerdasan buatan, hingga bioteknologi.

“Gen Z ini bisa sangat produktif, tapi juga bisa sangat destruktif kalau tidak difasilitasi,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah untuk segera mengalihkan fokus pembangunan dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju sektor berbasis teknologi dan inovasi.