Perubahan Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2026: Alasan Sistem dan Aturan Baru

Perubahan Sistem Penyaluran Bantuan Sosial di Awal Tahun 2026

Pada awal tahun 2026, sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) nasional mengalami sejumlah perubahan besar yang berdampak langsung pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perubahan ini mencakup beberapa aspek penting seperti perubahan tahun anggaran, migrasi basis data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta verifikasi ulang rekening oleh bank penyalur. Hal ini menyebabkan banyak KPM PKH BPNT mendapati status kepesertaan mereka berubah sementara.

Status Penerima Bansos Berubah Menjadi “Tidak” di Awal Januari 2026

Pada awal tahun 2026, banyak KPM PKH dan BPNT mendapati status kepesertaan mereka berubah dari “Ya” menjadi “Tidak” saat melakukan pengecekan bansos. Perubahan ini seringkali dianggap sebagai tanda pencoretan, padahal dalam banyak kasus hanya menunjukkan bahwa data penerima sedang dalam proses penyesuaian sistem. Perubahan ini bersifat sementara dan tidak selalu berarti pemutusan bantuan secara permanen.

Dampak Tutup Buku Anggaran dan Pembukaan Tahun Anggaran Baru

Setiap tanggal 1 Januari, pemerintah melakukan penutupan buku anggaran tahun sebelumnya dan membuka tahun anggaran baru. Pada fase ini, data penerima bantuan untuk periode Januari hingga Maret 2026 masih dalam tahap input Surat Keputusan (SK), sehingga sebagian data belum sepenuhnya terbaca di sistem publik. Hal ini bisa menyebabkan perubahan status kepesertaan sementara.

Peralihan Basis Data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTS)

Mulai 2026, penyaluran bantuan sosial mengacu pada DTS sebagai basis data utama. Proses migrasi ini disertai verifikasi ulang NIK dan pembersihan data kependudukan, yang menyebabkan status kepesertaan sebagian KPM berubah sementara hingga proses validasi selesai. Proses ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan keandalan data penerima bansos.

Verifikasi Rekening oleh Bank Penyalur Himbara

Bank penyalur melakukan pengecekan ulang terhadap keaktifan rekening dan kesesuaian data identitas penerima. Jika ditemukan perbedaan data atau rekening tidak aktif, sistem secara otomatis menahan status kepesertaan sampai verifikasi dinyatakan berhasil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada penerima yang layak.

Langkah yang Perlu Dilakukan KPM Jika Status Tidak Berubah

KPM disarankan menunggu hingga data stabil pada minggu kedua atau ketiga Januari 2026. Jika status masih tercatat “Tidak” setelah periode tersebut, KPM dianjurkan berkoordinasi dengan pendamping PKH atau aparat kelurahan untuk pengecekan lanjutan melalui sistem pendataan resmi. Langkah ini dapat membantu mempercepat pemrosesan dan menghindari kesalahpahaman.

Kondisi yang Menyebabkan KPM Dicoret Secara Permanen

Bantuan sosial dapat dihentikan apabila dalam satu Kartu Keluarga terdapat anggota TNI, Polri, atau pekerja dengan penghasilan di atas upah minimum. Selain itu, KPM yang dinilai telah mampu secara ekonomi juga berpotensi dicoret, termasuk jika bantuan digunakan tidak sesuai peruntukan seperti untuk rokok, minuman keras, atau aktivitas game online terlarang.

Tiga Golongan KPM Prioritas Penerima Bantuan Jangka Panjang

Pemerintah menetapkan tiga kelompok KPM yang diprioritaskan menerima bantuan PKH dan BPNT dalam jangka panjang, yakni KPM lansia, penyandang disabilitas berat, dan KPM dengan kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), selama kriteria dan ketentuan tetap terpenuhi. Golongan-golongan ini dianggap membutuhkan dukungan lebih lanjut karena kondisi kesehatan dan kemampuan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk mandiri sepenuhnya.

Pembatasan Bantuan bagi KPM Usia Produktif

KPM yang masih berada dalam usia produktif tidak lagi menerima bantuan tanpa batas waktu. Pemerintah membatasi masa penerimaan bansos maksimal lima tahun sebagai bagian dari kebijakan graduasi dan penguatan kemandirian ekonomi. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mendorong KPM agar mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi KPM

Sebagai langkah transisi, KPM usia produktif diarahkan mengikuti program pemberdayaan dan kewirausahaan yang menyediakan bantuan modal usaha serta pendampingan. Dengan demikian, KPM diharapkan mampu mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kepesertaan bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera.