Pesawat F-16 Thailand Serang Kasino Kamboja, Diduga Jadi Pusat Drone

Serangan Militer Thailand ke Fasilitas Milik Kamboja

Pada Senin (8/12/2025), pasukan udara Thailand mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang sejumlah fasilitas milik Kamboja menggunakan pesawat jet tempur F-16. Salah satu bangunan yang diserang adalah sebuah kasino yang berada di dekat perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Menurut keterangan resmi dari Tentara Kerajaan Thailand, penyerangan terhadap kasino tersebut dilakukan karena informasi intelijen menyebutkan bahwa bangunan tersebut telah beralih fungsi menjadi stasiun kontrol drone milik Kamboja. Stasiun ini dinilai sebagai ancaman terhadap wilayah Thailand selama konflik perbatasan berlangsung.

Kasino tersebut terletak di seberang perbatasan Chong An Ma, Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Setelah serangan, angkatan udara Thailand mengatakan fokus serangan mereka pada Selasa (9/12/2025) adalah menyerang pangkalan roket yang dianggap membahayakan permukiman warga Thailand.

Alasan Serangan Militer Thailand

Juru Bicara Tentara Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menjelaskan bahwa serangan ini merupakan respons terhadap tindakan ofensif Kamboja pada Minggu (7/12/2025). Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan niat jelas untuk melukai masyarakat Thailand.

Serangan Kamboja pada hari Minggu menyebabkan beberapa prajurit Thailand terluka. Akibatnya, pihak Thailand merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan pembelaan diri. Respons mereka ditujukan untuk menghancurkan pangkalan roket Kamboja yang dianggap membahayakan personel militer maupun warga sipil.

Selain itu, Kamboja juga diketahui telah menggunakan artileri dan amunisi yang dijatuhkan dari udara terhadap pasukan Thailand di pangkalan Anuphong. Serangan tersebut menewaskan satu tentara Thailand dan melukai dua lainnya.

"Tujuan utamanya adalah menghancurkan sebanyak mungkin sistem tembakan pendukung Kamboja," ujar Mayor Jenderal Winthai.

Penilaian tentang Kesiapsiagaan Kamboja

Winthai juga menyampaikan bahwa pasukan Kamboja terpantau meningkatkan kesiapsiagaannya. Pihaknya menduga bahwa pasukan Kamboja telah mengidentifikasi koordinat serangan jarak jauh lebih dalam di wilayah Thailand.

Berdasarkan indikasi tersebut, pihak Thailand menilai bahwa segala stasiun militer di Kamboja yang memiliki kemampuan ofensif berpotensi membahayakan keselamatan warga Thailand di perbatasan.

Di samping itu, Winthai menegaskan bahwa operasi militer Thailand kali ini tidak akan mengincar kalangan masyarakat sipil di Kamboja. "Penggunaan kekuatan udara Thailand ditujukan secara eksklusif pada target militer Kamboja, dengan upaya membatasi cakupan kerusakan dan mencegah serangan pendukung tembakan Kamboja yang telah menimbulkan korban jiwa di Thailand," tegasnya.

Tanggapan dari Angkatan Udara Kerajaan Thailand

Marsekal Udara Chakkrit Thammawichai, Juru Bicara Angkatan Udara Kerajaan Thailand, juga memberikan pernyataan terkait operasi militer yang sedang berlangsung. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan bersama Satuan Tugas Suranaree untuk melakukan koordinasi operasi militer ini.

Chakkrit menekankan bahwa operasi militer ini adalah respons terhadap aksi militer Kamboja yang mengancam keamanan nasional Thailand, keselamatan warga di wilayah perbatasan, serta personel militer yang bertugas di lokasi.

Perdana Menteri Thailand Mengumumkan Kebijakan Baru

Ditemui di tempat terpisah pada hari Senin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga menggelar konferensi pers setelah memimpin rapat koordinasi lembaga keamanan nasional di Gedung Pemerintah. Usai rapat, ia menyampaikan pidato kepada publik Thailand bahwa sejak Minggu, bentrokan telah terjadi di sejumlah titik sepanjang garis perbatasan.

Serangan pada Minggu tersebut merujuk pada aksi baku tembak di provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, dan Buri Ram yang berbatasan dengan Sa Kaeo oleh militer Kamboja.

"Hari ini, Dewan Keamanan Nasional telah mengadakan rapat dan memutuskan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai resolusi Dewan Keamanan Nasional—yakni, melaksanakan operasi militer dalam segala situasi yang diperlukan akibat kondisi ini," ujarnya.

Anutin menyatakan bahwa operasi militer pada awal pekan ini adalah hal yang 'diperlukan' oleh pemerintah Thailand. "Thailand tidak pernah menjadi pihak yang memulai atau penyerang dalam bentuk apa pun, tetapi Thailand tidak akan mengizinkan adanya pelanggaran kedaulatan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Thailand tidak akan mentolerir pelanggaran kedaulatannya dan akan bertindak sesuai prinsip perdamaian, keamanan, serta kemanusiaan.

Anutin kemudian menyatakan bahwa Thailand tidak akan lagi membuka pintu negosiasi dengan Kamboja. "Sudah terlambat. Kami telah bersabar. Jika ingin pertempuran berhenti, sampaikan kepada pihak yang memulai (Kamboja)," sambung Anutin.

Deklarasi Kuala Lumpur secara jelas menetapkan bahwa isu antara Thailand dan Kamboja harus diselesaikan secara damai, namun Anutin menilai negara tetangganya tersebut tidak memiliki komitmen sama sekali untuk melaksanakannya.

Karena hal inilah, Anutin mengaku kesepakatan penyelesaian sengketa perbatasan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober lalu sepertinya sudah tak berlaku lagi. "Saya tidak lagi mengingat hal tersebut," ungkap Anutin menjawab pertanyaan terkait Deklarasi Kuala Lumpur.