Serangan Militer Thailand ke Fasilitas Milik Kamboja
Pihak militer Thailand akhirnya mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki oleh Kamboja menggunakan pesawat jet tempur F-16 pada hari Senin (8/12/2025). Salah satu bangunan yang diserang adalah sebuah kasino yang berada di dekat perbatasan antara kedua negara. Menurut keterangan resmi dari Tentara Kerajaan Thailand, serangan tersebut dilakukan karena intelijen mereka mengungkapkan bahwa gedung tersebut sudah beralih fungsi menjadi stasiun kontrol drone milik Kamboja.
Kasino tersebut terletak di seberang perbatasan Chong An Ma, Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Dalam konferensi pers, Juru Bicara Tentara Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menyatakan bahwa serangan ini merupakan respons terhadap tindakan ofensif Kamboja pada 7 Desember yang melukai prajurit Thailand dan mengancam permukiman warga.
Selain itu, angkatan udara Thailand mengaku fokus serangan mereka pada Selasa (9/12/2025) adalah menyerang pangkalan roket yang dinilai mengancam permukiman warga Thailand. Serangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Kamboja melakukan penyerangan yang mengakibatkan sejumlah prajurit Thailand terluka. Akibat kejadian tersebut, pihak Thailand merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan pembelaan diri.
Alasan Pihak Militer Thailand Melakukan Serangan
Mayor Jenderal Winthai menegaskan bahwa serangan ini merupakan respons dari pihaknya terhadap manuver ofensif Kamboja pada Minggu sore (7/12/2025) yang dinilai mencerminkan niat jelas untuk melukai masyarakat Thailand. Ia juga menyampaikan bahwa Kamboja terpantau meningkatkan kesiapsiagaan pasukannya, dengan indikasi bahwa pasukan Kamboja telah mengidentifikasi koordinat serangan jarak jauh lebih dalam di wilayah Thailand.
Winthai menilai bahwa Kamboja sudah mengidentifikasi koordinat serangan di area dekat Bandara Buriram dan rumah sakit di Distrik Prasat, Surin, yang berjarak 30 kilometer dari perbatasan. Karena inilah, ia menilai segala stasiun militer di Kamboja yang memiliki kemampuan ofensif berpotensi membahayakan keselamatan warga Thailand di perbatasan.
Di konferensi pers tersebut, Winthai juga menekankan bahwa pihaknya tak akan mengincar kalangan masyarakat sipil di Kamboja dalam rangkaian operasi militer kali ini. "Penggunaan kekuatan udara Thailand ditujukan secara eksklusif pada target militer Kamboja, dengan upaya membatasi cakupan kerusakan dan mencegah serangan pendukung tembakan Kamboja yang telah menimbulkan korban jiwa di Thailand," tegasnya.
Perdana Menteri Thailand Mengumumkan Tidak Ada Lagi Negosiasi
Ditemui di tempat terpisah pada hari Senin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga menggelar konferensi pers setelah memimpin rapat koordinasi lembaga keamanan nasional di Gedung Pemerintah. Usai rapat, ia menyampaikan pidato kepada publik Thailand bahwa sejak Minggu, bentrokan telah terjadi di sejumlah titik sepanjang garis perbatasan.
Serangan pada Minggu tersebut merujuk pada aksi baku tembak di provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, dan Buri Ram yang berbatasan dengan Sa Kaeo oleh militer Kamboja. Anutin menyatakan bahwa operasi militer pada awal pekan ini adalah hal yang 'diperlukan' oleh pemerintah Thailand.
“Thailand tidak pernah menjadi pihak yang memulai atau penyerang dalam bentuk apa pun, tetapi Thailand tidak akan mengizinkan adanya pelanggaran kedaulatan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Thailand tidak akan mentolerir pelanggaran kedaulatannya dan akan bertindak sesuai prinsip perdamaian, keamanan, serta kemanusiaan.
Anutin kemudian menyatakan bahwa Thailand tidak akan lagi membuka pintu negosiasi dengan Kamboja. Ia menyatakan tidak akan ada negosiasi lebih lanjut karena Thailand telah beberapa kali diserang terlebih dahulu, dan ini merupakan respons yang harus diambil.
“Sudah terlambat. Kami telah bersabar. Jika ingin pertempuran berhenti, sampaikan kepada pihak yang memulai (Kamboja),” sambung Anutin. Deklarasi Kuala Lumpur secara jelas menetapkan bahwa isu antara Thailand dan Kamboja harus diselesaikan secara damai, namun Anutin menilai negara tetangganya tersebut tidak memiliki komitmen sama sekali untuk melaksanakannya.
Karena hal inilah, Anutin mengaku kesepakatan penyelesaian sengketa perbatasan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober lalu sepertinya sudah tak berlaku lagi. “Saya tidak lagi mengingat hal tersebut,” ungkap Anutin menjawab pertanyaan terkait Deklarasi Kuala Lumpur.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar