KABAR MAJALENGKA - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka di ruang publik nasional setelah sejumlah elit DPP partai politik menyuarakannya. Gaung tersebut turut mendapat respons serius dari para pimpinan partai politik di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.MPd, menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah, baik secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPRD, sama-sama memiliki konsekuensi politik yang tidak sederhana.
Menurut Bupati Majalengka Periode 2018-2024 ini, prinsip utama dalam menyikapi wacana tersebut yakni dengan melakukan kajian secara komprehensif dan objektif, terhadap kelebihan dan kekurangan dari menerapkan kedua sistem tersebut.
Sebab pelaksanaan Pilkada langsung menekankan partisipasi rakyat dan ini menjadi sarana pembelajaran dalam berdemokrasi. Rakyat juga belajar menyikapi beda pilihan, memahami karakter pemimpinnya, dan pendewasaan dalam politik.
"Konsekuensinya tentu pada mobilisasi tenaga dan ongkos politik yang sangat besar," ujar mantan Wakil Bupati Majalengka dua periode ini saat diminta tanggapannya melalui pesan singkatnya, Ahad 3 Januari 2026.
Di sisi lain, Karna juga mengakui bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD kerap dipandang lebih sederhana, efisien, dan minim konflik horizontal. Namun, sistem ini juga menyimpan catatan penting.
"Tentu minusnya, rakyat kehilangan peran partisipatif secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Kondisi ini tidak bisa diabaikan," katanya.
Karna menegaskan, apa pun sistem yang kelak dipilih oleh negara, orientasinya harus tetap pada kepentingan rakyat. Akan tetapi pada prinsipnya, bagi rakyat pada umumnya tidak membutuhkan sistem apapa pun. "Yang dibutuhkan rakyat itu, pemimpin yang mampu melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat, lahir dan batin,"ucapnya.
Golkar: Jika Diputus UU, Maka Mengikat
Pandangan berbeda disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, H. Asep Eka Mulyana menyatakan bahwa Partai Golkar pada prinsipnya tidak memiliki alasan untuk menolak gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Apalagi gagasan ini berasal dari Ketua Umum Partai Golkar dan telah mendapat sinyal persetujuan dari pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
"Di tingkat pusat, Gerindra dan PAN juga sudah menyatakan setuju, kami di daerah jelas mengikuti arahan dari pengurus pusat," ujarnya.
Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Majalengka ini menekankan bahwa keputusan final sepenuhnya berada di tangan DPR RI melalui perubahan Undang-Undang Pilkada yang saat ini masih dalam perubahan.
"Kami di daerah hanya bisa menunggu. Perubahan sistem hanya bisa dilakukan melalui revisi UU Pilkada, dan jika itu sudah diputuskan, maka sifatnya mengikat," kata Asep.
Jipep nama sapaanya, meyakini bahwa wacana tersebut lahir dari kajian yang sangat mendalam, meski tetap berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Pasti sistem apapun itu, ada sisi baik dan kekurangannya. Tapi saya yakin ini lahir dari kajian yang sangat-sangat komprehensif, baik dari aspek efisiensi anggaran, demokrasi, maupun kepentingan politik," ujarnya.
Dinamika Politik dan Oposisi DPRD
Asep juga menyoroti sisi positif lain dari pilkada melalui DPRD, khususnya dalam menjaga dinamika politik dan fungsi pengawasan legislatif.
"Salah satu sisi baiknya, kepala daerah dan koalisi pengusung akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Di DPRD akan ada fraksi yang benar-benar menjadi oposisi dan melakukan koreksi," jelasnya.
Dia membandingkan dengan kondisi saat ini, di mana pilkada dipilih langsung oleh rakyat, namun setelah kontestasi selesai, lawan politik kerap segera merapat ke barisan kekuasaan.
"Kalau sudah seperti itu, dinamika politik menjadi tidak sehat. Yang seharusnya menjadi korektor justru berubah menjadi kolektor," pungkas Asep.***
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar