Pleno, momen penting untuk perbaikan dan penyatuan organisasi

Peran Penting Rapat Pleno PBNU dalam Menciptakan Kondisi yang Harmonis

Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan digelar pada 9-10 Desember 2025 merupakan momen penting dalam sejarah organisasi. Dengan semangat ukhuwah nahdliyah yang mendalam, kita menyambut pertemuan ini dengan hati yang lapang dan penuh optimisme. Tujuan utamanya adalah untuk menata kembali bahtera organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan khittah dan AD/ART yang berlaku.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kesempatan emas untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah. Di tengah dinamika yang ada, rapat pleno menjadi wujud nyata dari ketaatan konstitusional dan ikhtiar kolektif untuk mencari solusi melalui musyawarah mufakat. Hal ini selaras dengan tradisi luhur NU yang mengedepankan dialog dan kerja sama.

Salah satu agenda utama dalam rapat pleno kali ini adalah penetapan Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Proses ini tidak hanya berupa penunjukan seseorang, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas organisasi. Dinamika pra-pleno dengan segala perdebatan dan perbedaan pandangan adalah bagian dari proses demokratisasi khas pesantren yang mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat.

Argumen utama yang muncul adalah pentingnya islah konstitusional sebagai jalan tengah untuk mengakhiri kemelut di tubuh PBNU. Islah konstitusional berarti menyelesaikan masalah melalui mekanisme internal yang sah, menghormati AD/ART, dan menjunjung tinggi persatuan. Ini bukan tentang siapa menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana NU tetap teguh di jalur khidmatnya kepada bangsa dan agama.

Mari kita iringi hajatan penting ini dengan doa tulus dari lubuk hati terdalam. Kita berharap agar setiap proses berjalan aman, damai, dan lancar, serta terhindar dari segala bentuk perpecahan yang mencederai persaudaraan. Harapan besar tersemat agar kemelut di tubuh PBNU dapat segera usai, berganti dengan suasana islah konstitusional yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

Semangat islah konstitusional ini seyogyanya merangkul semua pihak. Kepada Rois Aam, jajaran Syuriah, dan Penjabat (Pj) Ketua Umum yang terpilih nantinya, kita semua berharap bisa menunjukkan sikap kenegarawanan yang tinggi. Bisa menghargai Gus Yahya dan kelompoknya; semuanya diangkul kembali dalam barisan perjuangan, baik di jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah.

Tidak perlu ada pemecatan yang kontraproduktif. Jika diperlukan, cukup lakukan reposisi struktural secara bijak dan adil. Langkah ini bukan hanya gestur rekonsiliasi, tetapi juga prasyarat penting agar islah kultural dan konstitusional benar-benar menjadi jalan tengah yang kokoh, menyatukan kembali potensi terbaik Nahdlatul Ulama demi kemajuan umat dan bangsa.

Mandat utama Pj adalah menjamin transisi yang sah sesuai dengan garis Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Tugas utama Pj adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya regenerasi kepemimpinan secara sah dan demokratis.

Karena itu Pj yang terpilih nanti, perlu menyiapkan logistik dan administrasi, serta memastikan seluruh aspek berjalan lancar untuk agenda muktamar, baik itu percepatan, maupun Muktamar luar biasa, siap tepat waktu. Selain itu, juga perlu terus menjaga stabilitas internal, dan bertindak sebagai figur netral, serta mampu merangkul seluruh faksi atau elemen di dalam organisasi. Memastikan tidak ada perpecahan yang mengganggu jalannya muktamar sehingga masa transisi berakhir dan terwujudnya kepemimpinan definitif.

Dengan demikian, semua pihak yang berdinamika diharapkan dapat berlapang dada, mengedepankan adab yang selama ini menjadi karakter nahdliyin dan merajut kembali tali persaudaraan. Sekali lagi, kita berharap dan berdoa, semoga dengan Pleno ini semuanya pihak bisa islah dan merangkul semua elemen, tanpa terkecuali. Wallahu'alam bishawab.