Polemik IMIP: Dari "Negara dalam Negara" hingga Pernyataan Luhut

JAKARTA, aiotrade
- Keberadaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terus menjadi perhatian publik hingga membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara.
IMIP adalah kawasan industri terbesar di Indonesia yang menjadi pusat pengolahan nikel serta pemasok utama untuk industri stainless steel dan kendaraan listrik.

Saham IMIP dan Keterlibatan Tiongkok

Sebanyak 49,69 persen saham IMIP dimiliki oleh Shanghai Decent Investment Group, anak usaha dari Tsingshan Holding Group, salah satu produsen baja terbesar di dunia asal Tiongkok. Perusahaan raksasa ini juga membangun smelter nikel di Halmahera, Maluku Utara melalui proyek Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Polemik "Negara dalam Negara"

Keberadaan IMIP sejak lama menjadi sorotan, terutama soal isu lingkungan. Belakangan, kawasan industri yang dianggap sebagai wujud program hilirisasi itu semakin disoroti karena kritik adanya "negara dalam negara" dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kritik tersebut muncul setelah mengetahui bahwa Bandara IMIP atau IMIP Private Airport tidak dilengkapi petugas Imigrasi dan Bea Cukai. Keberadaan bandara itu dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi karena lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie di Morowali, Kamis (20/11/2025).

Sjafrie kemudian menerjunkan tim elite TNI Angkatan Udara (AU), Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), untuk menjaga bandara tersebut.

Status Bandara IMIP: Internasional atau Bukan?

Persoalan status dan izin Bandara IMIP kemudian mencuat. Bandara itu sempat berstatus internasional, yang berarti bisa melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Padahal, di bandara itu tidak terdapat petugas Imigrasi dan Bea Cukai.

Status bandara internasional Bandara IMIP sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 38 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Agustus 2025. Keputusan itu menetapkan tiga bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional secara langsung namun bersifat sementara, termasuk Bandara IMIP.

Namun, belakangan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti aturan itu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Keputusan baru ini diteken pada 13 Oktober 2025 dan menyatakan hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang melayani penerbangan internasional.

Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP

Seiring bergulirnya isu “negara dalam negara” itu, nama Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ikut terseret. IMIP memang diresmikan pada 2015 saat belum genap setahun Jokowi menjabat presiden pada periode pertama.

Jokowi mengaku tidak meresmikan Bandara IMIP, melainkan Bandara Maleo yang menjadi proyek pemerintah di Morowali.

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).

Jokowi juga membantah dirinya meresmikan Bandara IMIP pada 2019. Ia lalu protes karena merasa dampak kebijakan buruk selalu dibawa kepada dirinya.

"Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," ujar Jokowi.

Luhut Angkat Bicara Soal IMIP

Seiring bergulirnya polemik tersebut, Luhut akhirnya angkat bicara. Dengan terbuka, Luhut menyatakan dirinya bertanggung jawab atas pengembangan investasi di Indonesia selama 11 tahun terakhir, termasuk menyangkut IMIP.

Pada masa pemerintahan Jokowi, Luhut menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Menurutnya, kawasan industri Morowali sudah mulai dibangun sejak era Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan baru disahkan pada era Jokowi.

Kawasan itu mendorong munculnya gagasan agar pemerintah berhenti mengekspor bijih nikel dan melakukan hilirisasi. Setelah melakukan pembahasan dan kajian akhirnya pemerintah menggandeng investor besar dari China.

Pendapatan ekspor bijih nikel yang semula hanya 1,2 miliar dollar AS menjadi 34 dollar AS.

“Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai USD 34 miliar dan akan meningkat menjadi USD 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global,” klaim Luhut, Senin (1/12/2025).

Luhut Jawab Kritik Negara dalam Negara

Dalam keterangannya, Luhut juga menjawab kritik Sjafrie terkait IMIP yang disebut negara dalam negara. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan utusan Presiden China, Xi Jinping, Wang Yi untuk memastikan IMIP tak menjadi negara dalam negara.

Koordinasi dengan Wang Yi juga meliputi persoalan lingkungan dari aktivitas industri ekstraktif tersebut.

“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,” kata Luhut.

Sementara, terkait Bandara IMIP, Luhut mengaku pihaknya tidak pernah mengizinkan landasan udara itu melayani penerbangan internasional. Izin bandara, kata dia, merupakan fasilitas yang biasa diberikan di Vietnam dan Thailand untuk investor dengan nilai 20 miliar dollar AS.

“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut.

Luhut yang juga purnawirawan jenderal Kopassus itu juga menyebut, bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan petugas Imigrasi dan Bea Cukai.

“Memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Luhut.

Luhut Pasang Badan, Bela Jokowi

Selain menjawab kritik Sjafrie, Luhut juga pasang badan untuk membela Jokowi. Ia menegaskan dirinya bertanggung jawab atas pembangunan investasi di Indonesia selama 11 tahun. Pembangunan pusat industri nikel di Sulawesi dan Halmahera, kata dia, bukan keputusan sepihak Jokowi.

“Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” kata Luhut.

Mantan prajurit TNI dari korps elite itu pun menantang siapapun datang kepadanya jika ingin mempertanyakan keputusan pembangunan IMIP. Ia mengeklaim, kebijakan itu tidak berpihak pada Tiongkok maupun Amerika.

“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” ujar Luhut.