Polisi RI Paling Banyak Dapat Pengaduan di 2025

Laporan Komnas HAM Tahun 2025: Peningkatan Aduan dan Berbagai Isu yang Menjadi Perhatian Utama

Pada tahun 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sejumlah besar aduan terkait dugaan pelanggaran HAM. Total aduan yang diterima mencapai 2.796 laporan. Dari jumlah tersebut, 2.133 merupakan aduan baru, sedangkan 663 adalah aduan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Dalam klasifikasi pihak terlapor, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi dengan jumlah aduan terbanyak, yaitu sebanyak 752 laporan. Selanjutnya, korporasi mengirimkan 452 aduan, pemerintah pusat dan daerah menerima 445 aduan, serta individu sebanyak 309 laporan.

Sementara itu, dalam hal hak yang paling sering diadukan, hak atas kesejahteraan menjadi yang terbanyak, dengan total 891 aduan. Disusul oleh hak atas keadilan sebanyak 863 laporan, hak atas rasa aman sebanyak 269, hak untuk hidup sebanyak 134, dan hak atas kebebasan pribadi sebanyak 71.

Isu-isu Terkini yang Dilaporkan

Dalam klasifikasi isu yang dilaporkan, ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum (APH) menjadi isu utama, dengan 612 laporan. Konflik agraria juga mendominasi, dengan 484 aduan. Selain itu, ada 219 laporan tentang pengabaian hak kelompok rentan dan marginal, 182 laporan terkait ketenagakerjaan, serta 116 laporan mengenai kekerasan dan/atau penyiksaan oleh aparat.

Komnas HAM menindaklanjuti setiap aduan melalui berbagai fungsi seperti pemantauan, penyelidikan, pengawasan, mediasi, serta pemberian pendapat HAM di persidangan (amicus curiae).

Tren Aduan dan Kasus yang Mendapat Perhatian

Tren aduan pada tahun 2025 menunjukkan beberapa isu penting, antara lain konflik agraria, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, serta serangan terhadap jurnalis. Contohnya, kasus-kasus terhadap media seperti Tempo dan Kantor Jubi serta teror terhadap aktivis Greenpeace. Selain itu, kekerasan seksual termasuk Tindakan Kekerasan Seksual (TPKS), kekerasan aparat negara, pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi fokus perhatian.

Beberapa kasus yang menjadi perhatian utama Komnas HAM antara lain eksploitasi oleh mantan Kapolres Ngada, kematian Affan Kurniawan dalam unjuk rasa dan kerusuhan pada 28 Agustus 2025, serta kasus kekerasan, intimidasi, perusakan, pengusiran, pembubaran paksa, dan persekusi di Cidahu, Sukabumi, dan Padang, Sumatera Barat.

Isu HAM Aktual yang Menarik Perhatian

Selain itu, isu-isu aktual lainnya yang menjadi perhatian Komnas HAM antara lain konflik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), sengketa Petani Rumput Laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao akibat kerusakan lingkungan pesisir akibat tumpahan minyak di Laut Timur, serta konflik dan kekerasan di Papua yang menyebabkan hilangnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bencana ekologis juga menjadi isu penting, karena menyebabkan hilangnya tempat tinggal, akses terbatas terhadap air bersih, listrik, makanan, serta lumpuhnya fasilitas publik dan jalur transportasi.

Mitigasi dan Penanganan Bencana

Komnas HAM melakukan pengamatan situasi di tiga wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Temuan awal menunjukkan bahwa pengungsi internal semakin rentan, dengan keterbatasan dan kondisi kesehatan yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Untuk itu, mitigasi dan penanganan bencana secara komprehensif berbasis HAM sangat diperlukan.

Upaya Penguatan Promosi HAM

Komnas HAM juga aktif dalam penguatan promosi HAM melalui pendidikan dan penyebarluasan wawasan HAM kepada aparat dan masyarakat. Dalam merespons persoalan HAM, Komnas HAM pada 2025 juga melakukan kajian terkait Hak Pekerja GIG, Transisi Energi, Hak Lansia, dan Kajian Ruang Digital, serta penyusunan Standar Norma Pengaturan Hak atas Pangan.

Komnas HAM berharap agenda revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1993 tentang HAM dapat memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Komnas HAM mendorong agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia semakin kondusif.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Pada 2025, Komnas HAM mencatat banyak peristiwa yang menjadi simbol gerakan sosial dan kemanusiaan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di berbagai bidang. Namun, berbagai kebijakan, regulasi, dan program yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah tidak jarang menimbulkan dampak terhadap penghormatan HAM. Isu dan konflik agraria masih menjadi laporan tertinggi dugaan pelanggaran HAM yang juga berimbas pada isu HAM lainnya seperti pelindungan masyarakat adat, kerusakan lingkungan, intimidasi, ancaman, dan kriminalisasi terhadap penggiat HAM.

Isu kekerasan terhadap kelompok rentan, perempuan, dan anak masih terus terjadi. Demikian juga dengan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Selain itu, pemenuhan hak sipil dan hak politik menjadi tantangan dalam menjalankan demokrasi beserta atributnya seperti penyempitan ruang ekspresi publik dan kebebasan berpendapat.