Presiden Prabowo Subianto Berikan Dukungan Besar untuk Daerah Terdampak Bencana
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar rapat terbatas dalam upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Rapat ini berlangsung pada hari Minggu, 7 Desember 2025. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah para menteri dari kabinet Merah Putih serta unsur TNI-Polri.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan laporan mengenai situasi daerah terdampak. Ia menyoroti bahwa sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut sedang menghadapi tantangan keuangan yang cukup berat. Anggaran belanja tak terduga (BTT) yang digunakan oleh daerah-daerah tersebut sangat terbatas, dengan beberapa kabupaten hanya memiliki anggaran sebesar Rp75 juta hingga Rp300 juta.
Tito menyatakan bahwa dana BTT saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pampers maupun pembalut. Oleh karena itu, ia meminta tambahan dana dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul. Bisa dibantu mungkin Rp2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak," ujar Tito.
Prabowo langsung merespons permintaan tersebut dengan menyetujui alokasi dana tambahan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota yang terdampak. Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan peserta rapat.
Selain itu, Prabowo juga meminta Mendagri untuk menghitung seluruh kerusakan fasilitas-fasilitas milik daerah. Pemerintah pusat siap memberikan dana tambahan sebesar Rp20 miliar untuk mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.
Bantuan Rp60 Juta Per Rumah untuk Pengungsi
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi bencana di Sumatra. Dana tersebut akan digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengganti atau memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menyampaikan bahwa hingga saat ini, tercatat sebanyak 37.546 rumah warga yang rusak. Ia menjelaskan bahwa BNPB akan membangun dua jenis hunian, yaitu hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Huntara akan dibangun oleh Satgas Penanggulangan Bencana TNI/Polri, sedangkan huntap akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Untuk rumah-rumah yang tidak direlokasi, BNPB akan melakukan perbaikan.
Suharyanto menyatakan bahwa dana sebesar Rp60 juta per rumah telah cukup untuk kebutuhan perbaikan. Namun, jika ada pemilik rumah yang ingin menambah biaya sendiri, hal tersebut diperbolehkan.
"[Rp60 juta] karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain."
Prabowo menyetujui rencana tersebut setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari Suharyanto. Ia juga menyarankan agar perhitungan kenaikan harga dan inflasi diperhatikan.
Situasi Korban dan Wilayah Terisolir
Dari data yang dirilis oleh BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 940 orang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hingga sore hari tanggal 7 Desember 2025, masih ada 265 orang yang dinyatakan hilang.
Selain itu, terdapat enam wilayah yang masih terisolir di tiga provinsi tersebut. Di Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolir. Di Sumut, dua kabupaten yang terisolir adalah Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Di Sumbar, Agam dan Pesisir Selatan menjadi dua kabupaten yang masih terisolir.
Suharyanto menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah-wilayah terisolir diberikan melalui jalur udara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan logistik dan bantuan darurat dapat segera tersalurkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar