Prabowo Ingin Tanam Sawit di Papua dalam 5 Tahun, Tekankan Kemandirian Daerah

Inisiatif Presiden Prabowo untuk Swasembada Energi dan Pangan di Papua

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencana strategis untuk mendorong kemandirian daerah, khususnya di Papua. Dalam rapat yang dipimpinnya bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025), Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi energi berbasis potensi lokal.

Salah satu fokus utama adalah penanaman kelapa sawit di wilayah Papua dalam lima tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk menciptakan swasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit. Selain itu, Prabowo juga ingin Papua ditanami tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol sebagai alternatif bahan bakar.

Mendorong Kemandirian Daerah

Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah agar setiap daerah, termasuk Papua, dapat mandiri dalam pangan dan energi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dari luar negeri.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Prabowo.

Selain sawit, Prabowo juga menyarankan pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air secara optimal di Papua. Menurutnya, teknologi ini sudah semakin murah dan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman BBM mahal dari daerah lain.

Potensi Penghematan Anggaran Negara

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa kemandirian energi dan pangan akan memberikan dampak besar pada penghematan anggaran negara. Ia menilai bahwa penghematan subsidi dan impor bahan bakar bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur dia.

Data penting yang disampaikan Prabowo antara lain:

• Rp520 triliun → nilai impor BBM Indonesia saat ini.
• 5 tahun → target waktu penanaman sawit di Papua.
• Ratusan triliun → potensi penghematan subsidi dan impor BBM.
• 1 triliun per kabupaten → ruang fiskal yang diklaim bisa terbuka untuk pembangunan daerah.

Isu Adat dan Lingkungan

Meski rencana ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar, masyarakat adat dan aktivis lingkungan mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan dari ekspansi perkebunan sawit di Papua. Mereka menilai bahwa ekspansi ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi dan hak hidup masyarakat adat.

“Masifnya ekspansi perkebunan sawit menyebabkan masyarakat adat sulit menjalankan tradisi seperti ritual maupun upacara adat sehingga pengetahuan lokal ini terancam hilang,” ujar Ziadatunnisa dari Kaoem Telapak.

Ia menjelaskan bahwa riset Kaoem Telapak di beberapa daerah menunjukkan bahwa ekspansi sawit sering kali berjalan tanpa izin resmi dan berdampak langsung pada perempuan adat. Hal ini menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.

Seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hidayatullah Rabbani, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menyoroti risiko sosial dan ekologis dari ekspansi sawit, terutama setelah Presiden Prabowo menyebut sawit sebagai “aset strategis” dalam Musrenbangnas, 30 Desember 2024.

Tantangan dan Peluang

Pendekatan yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian daerah melalui penanaman sawit dan penggunaan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mengubah struktur ekonomi dan energi nasional. Namun, hal ini juga membawa tantangan, terutama dalam menghadapi kepentingan masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan pendekatan yang seimbang dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, rencana ini bisa menjadi contoh sukses dalam mewujudkan kemandirian daerah sekaligus menjaga keberagaman budaya dan alam Indonesia.