
Kembali Menghidupkan Lumbung Pangan Desa untuk Hadapi Krisis Pangan Nasional
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghidupkan kembali lumbung pangan tradisional sebagai strategi menghadapi mahalnya harga beras di Papua dan pelajaran dari bencana di Sumatra. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam rapat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, Selasa (16/12/2025).
“Kita tanyalah kepada kakek-kakek kita dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” ujar Prabowo.
Menurutnya, konsep lumbung pangan perlu dihidupkan kembali agar setiap daerah memiliki ketahanan sendiri, terutama saat menghadapi kondisi darurat atau gangguan distribusi. “Kita akan lakukan itu, kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci utama keberlangsungan bangsa. “Ingat ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa, ini pelajaran ribuan tahun,” katanya.
Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu merasa paling pintar, melainkan cukup belajar dari pengalaman leluhur. “Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita kenapa dulu ada lumbung desa. Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek, itu pelajaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan konsep tersebut dengan pelajaran sejarah dan nilai-nilai yang telah lama dikenal masyarakat. “Saya kira pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik. Pada saat 7 tahun baik kita persiapan, nanti ada 7 tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik,” pungkasnya.
Pelajaran dari Bencana Sumatra
Prabowo menekankan, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat menjadi pelajaran penting. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan perlunya kemandirian pangan di tingkat desa melalui konsep lumbung desa yang sejak lama dikenal masyarakat.
“Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatra Utara, Aceh, dan di Sumatra Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten harus bisa bertahan,” ujarnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Selasa (16/12/2025), total korban jiwa di tiga provinsi tersebut mencapai 1.053 orang. Ratusan orang masih hilang dan lebih dari 600 ribu warga mengungsi.
Ketergantungan Wilayah
Prabowo juga menyoroti kondisi geografis Indonesia yang luas, yang membuat ketergantungan antarwilayah tidak efisien, terutama dari sisi biaya logistik. “Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain. Satu ongkos logistik itu terlalu besar sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah hanya 8 ribu rupiah atau 9 ribu rupiah, di suatu provinsi bisa 25 ribu rupiah karena faktor komunikasi, karena faktor logistik,” ucapnya.
Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 4 Desember 2025 mencatat harga beras medium di Papua Pegunungan Rp23 ribu/kg, sedangkan beras premium Rp27 ribu/kg. Angka ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.500–Rp15.800/kg.
Swasembada Sesuai Potensi Alam
Prabowo menegaskan setiap daerah harus mengembangkan sumber pangan sesuai kondisi alam masing-masing. “Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras mari kita lakukan, atau kebun-kebun jagung atau sagu atau singkong,” ujarnya.
Ia menyebut ketahanan pangan sebagai kunci utama keberlangsungan bangsa. “Ingat ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa, ini pelajaran ribuan tahun,” katanya.
Prabowo juga mengaitkan konsep tersebut dengan pelajaran sejarah dan nilai-nilai yang telah lama dikenal masyarakat. “Saya kira pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik. Pada saat 7 tahun baik kita persiapan, nanti ada 7 tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik,” pungkasnya.
Peserta Rapat Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Dalam acara tersebut hadir 42 bupati dan 6 gubernur se-Papua, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Turut hadir sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Pesan Prabowo sederhana namun menggugah: ketahanan pangan bukan sekadar kebijakan, melainkan pelajaran dari nenek moyang dan pengalaman pahit bencana yang harus dihidupkan kembali.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar