Presiden Prabowo: 10% Saham Freeport Milik Rakyat Papua

Presiden Prabowo Percepat Proses Divestasi Saham Freeport untuk Orang Asli Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan percepatan pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Fokus utama dari instruksi ini adalah pemenuhan hak 10 persen saham Freeport bagi Orang Asli Papua (OAP). Arahan strategis ini muncul dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).

Kebijakan ini menandai babak baru dalam posisi tawar masyarakat lokal di tanah Papua terkait kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menyatakan bahwa mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan.

"Masih dalam kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua," ujarnya.

Untuk memastikan proses divestasi berjalan secara presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai fasilitator utama. Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah. Sehingga peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

"Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix.

Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-tanah Papua. Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua.

"Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius.

Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Sinergi antara ketegasan Presiden dan kesiapan para pemimpin lokal ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di Papua, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Bumi Cenderawasih dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat Papua sendiri.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah dan Daerah

Berikut beberapa langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan daerah dalam upaya mempercepat proses divestasi saham Freeport:

• Koordinasi antar kementerian
  Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM ditunjuk sebagai fasilitator utama dalam pembahasan skema divestasi. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah agar proses peralihan saham dapat berjalan secara efektif.

• Konsolidasi gubernur
  Gubernur Papua Mathius Fakhiri akan segera mengumpulkan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembagian saham berlangsung adil dan transparan.

• Pelaksanaan RUPS khusus
  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus akan dilaksanakan melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Langkah ini merupakan awal dari proses pembagian saham yang akan melibatkan seluruh provinsi di Papua.

• Laporan ke pemerintah pusat
  Hasil dari konsolidasi gubernur akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Dengan demikian, semua keputusan akan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Harapan Masa Depan Papua

Dengan kebijakan ini, diharapkan kekayaan alam Bumi Cenderawasih dapat dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat Papua sendiri. Proses divestasi saham Freeport tidak hanya menjadi bentuk keadilan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di tanah Papua.