Presiden Prabowo: Papua Butuh Sawit untuk Hasilkan BBM

Inisiatif Swasembada Energi dan Pangan di Papua

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rapat yang dipimpinnya bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025), menyampaikan rencana strategis untuk mencapai kemandirian energi dan pangan. Salah satu langkah utamanya adalah penanaman kelapa sawit di wilayah Papua. Rencana ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber energi alternatif.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi.”

Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi energi berbasis potensi lokal. Ia menjelaskan bahwa kemandirian energi dan pangan akan memberikan dampak besar terhadap penghematan anggaran negara, khususnya dalam subsidi dan impor bahan bakar. Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, negara dapat menghemat ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan impor BBM dari luar negeri.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun.” Prabowo menilai penghematan itu dapat membuka ruang fiskal besar bagi pembangunan daerah.

Data Kunci tentang Energi dan Sawit

Rencana penanaman sawit di Papua disertai sejumlah angka penting yang menunjukkan skala kebijakan dan dampaknya bagi fiskal negara:

• Rp520 triliun → nilai impor BBM Indonesia saat ini.
• 5 tahun → target waktu penanaman sawit di Papua.
• Ratusan triliun → potensi penghematan subsidi dan impor BBM.
• 1 triliun per kabupaten → ruang fiskal yang diklaim bisa terbuka untuk pembangunan daerah.

Isu Masyarakat Adat dan Lingkungan

Namun, ekspansi perkebunan sawit di Papua tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi dan hak hidup masyarakat adat. Juru Kampanye Kaoem Telapak, Ziadatunnisa, menyatakan bahwa masifnya ekspansi perkebunan sawit menyebabkan masyarakat adat sulit menjalankan tradisi seperti ritual maupun upacara adat, sehingga pengetahuan lokal ini terancam hilang.

Ia menjelaskan bahwa riset Kaoem Telapak di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menunjukkan ekspansi sawit memicu pelanggaran HAM, terutama terhadap masyarakat adat. Operasi sering berjalan tanpa izin resmi dan berdampak langsung pada perempuan adat.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh akademisi. Hidayatullah Rabbani, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam laporan Kompas.com (3 Januari 2025), menyoroti risiko sosial dan ekologis ekspansi sawit, terutama setelah Presiden Prabowo menyebut sawit sebagai “aset strategis” dalam Musrenbangnas, 30 Desember 2024.

Dampak Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat Adat

Organisasi lingkungan juga menegaskan dampak nyata ekspansi sawit terhadap hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan Kompas.com (3 Januari 2025) menyatakan bahwa ada sekitar 3,2 juta hektare lahan mengalami deforestasi akibat ekspansi sawit skala besar. Walhi menolak klaim bahwa kebun sawit dapat dianggap sebagai hutan, dan menilai rencana pemerintah memperluas lahan sawit berisiko memperparah deforestasi di Papua serta mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Pandangan Pengamat Energi

Dari sisi akademisi, pengamat energi UGM Fahmy Radhi menilai target swasembada energi 4–5 tahun realistis, tetapi perlu kajian mendalam. “Target swasembada energi realistis, tetapi pemerintah harus hati-hati dalam kebijakan fiskal dan analisis dampak lingkungan,” ujarnya dalam diskusi yang dilaporkan Kompas.com (28 Oktober 2024).

Target sawit di Papua bukan sekadar angka lima tahun. Publik menanti, apakah janji penghematan ratusan triliun benar-benar terwujud tanpa mengorbankan hutan dan masyarakat adat.