Penyintas Erupsi Lewotobi Hidup dalam Ketidakpastian
Penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hidup dalam ketidakpastian setelah rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Noboleto dibatalkan. Pembatalan ini menimbulkan kekecewaan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk warga yang telah merelakan lahannya digusur serta para penyintas bencana.
Ketidakpastian ini semakin memperparah kondisi para pengungsi yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Mereka mengeluhkan kondisi Huntara yang sempit dan rawan banjir, serta dilema yang mereka hadapi. Pemkab Flores Timur dan Pemerintah Pusat saling memiliki pandangan berbeda terkait rencana pembangunan tersebut.
Kondisi Pengungsi yang Memprihatinkan
Pengungsi mengeluhkan bahwa hunian sementara yang mereka tempati sangat sempit dan tidak layak. Misalnya, Krensensius Budi, seorang pengungsi, tinggal bersama keluarganya di Blok E Huntara III. Rumah dengan ukuran 6 x 6 meter persegi itu sangat sempit dan rentan terkena banjir saat hujan deras. Tempat tinggal para penyintas dibangun di atas tanah tumpangan, sehingga menyulitkan mereka untuk merasa aman dan nyaman.
Andreas Leko Koban, penghuni Huntara lainnya, juga mempertanyakan kejelasan tentang pembangunan Huntap. Ia mengatakan bahwa selama hampir dua tahun, penyintas hanya diberi kabar ketidakpastian. Proses relokasi dikesankan terlalu memaksa tanpa ada kajian yang tepat.
Perbedaan Pandangan antara Pemkab dan Pemerintah Pusat
Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, mengakui bahwa pembatalan pembangunan Huntap di Noboleto dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Ia mengungkapkan bahwa lokasi Noboleto sebelumnya telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan dianggap pantas untuk menjadi tempat relokasi. Namun, akibat pembatalan ini, anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk pembangunan jalan gagal dicairkan.
Ignas mengklaim bahwa lambannya percepatan pembangunan bukan disebabkan oleh Pemda Flores Timur, tetapi oleh Pemerintah Pusat. Ia menyebutkan bahwa perbedaan konsepsi pemikiran antara pemerintah daerah dan pusat membuat progres hunian tetap tidak berjalan maksimal.
Masalah Lahan yang Terus Berulang
Masalah lahan yang bergulir sejak tahun 2024 selalu menemukan persoalan. Mediasi antara sejumlah tokoh masyarakat dan pemilik lahan tidak terurai. Benang kusut ini membuat para penyintas terus menunggu kepastian.
Para penyintas sejatinya skeptis dengan kinerja Pemkab Flores Timur yang tak tuntas menyiapkan lahan untuk proses relokasi warga dari enam desa di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi ke zona aman.
Dilema yang Menghantui Penyintas
Dilema berat antara pulang ke rumah yang rusak tanpa sisa atau direlokasi namun faktanya tak pernah jelas kepastiannya semakin menghantui para penyintas. Krensen, ayah dua anak yang bermatapencaharian sebagai petani dan pekerja serabutan, mengatakan bahwa dirinya semakin dilema. Ia hanya bisa menunggu kepastian tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Langkah yang Diambil Pemkab
Pemkab Flores Timur telah mencoba mencari lahan alternatif untuk pembangunan Huntap. Mereka membuka jalan sejauh 8 kilometer dari Desa Pululera ke Noboleto. Namun, langkah ini tidak cukup untuk mengatasi masalah yang terjadi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar