Proyek Irigasi Cikalang 2 Dianggap Tidak Transparan dan Menimbulkan Kerugian
Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama Cikalang 2 di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp5,6 miliar, memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Proyek yang berada di bawah kewenangan BBWS Citanduy ini dikeluhkan karena pelaksanaannya dianggap tidak terencana dan tidak transparan.
Aliansi Masyarakat Cibeureum mengeluhkan bahwa proyek Inpres Tahap III dilaksanakan secara serampangan tanpa adanya sosialisasi yang cukup kepada warga. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.
Puncak kekecewaan terjadi dalam pertemuan di Aula Kantor Kecamatan Cibeureum pada Selasa, 2 Desember 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Muspika, perwakilan BBWS, dan pihak PT Hutama Karya. Ketua Aliansi Masyarakat Cibeureum, Heri, menyampaikan kekecewaannya meskipun tetap mendukung proyek normalisasi Irigasi Cikalang 2 yang sangat dinantikan oleh warga Kelurahan Margabakti, Awipari, dan Setianaga.
"Kami sangat mendukung proyek ini karena dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat. Namun, pengerjaan proyek jangan malah merugikan," tegas Heri.
Masalah yang Dikeluhkan Warga
Warga mengeluhkan banyaknya aset yang dirusak tanpa pemberitahuan atau izin. Salah satu contoh yang disorot adalah 5 pohon kelapa milik Hj. Enur yang tiba-tiba ditebang dan entah kemana. Selain itu, sawah warga juga diurug tanpa permisi. Penggunaan alat berat juga melebihi batas sempadan (3 meter), mengganggu lahan warga hingga 4 sampai 5 meter.
Heri menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah berjalan namun tanpa ada pemberitahuan tertulis yang resmi kepada masyarakat terdampak maupun pihak Kelurahan dan muspika setempat. "Aset milik warga berupa pohon ditebang begitu saja, contohnya pohon kelapa yang akan dimanfaatkan untuk rehab rumah kini tidak ada. Juga adanya penggunaan lahan milik warga di luar sempadan irigasi yang semestinya," kata Heri.
Selain itu, pihak perusahaan tidak memasang papan informasi dan peta lokasi termasuk besaran anggaran sebagai bahan informasi bagi masyarakat di lapangan.
Kejanggalan Teknis dan Pelaksanaan
Aliansi Masyarakat Cibeureum juga menyoroti kejanggalan teknis dan administrasi proyek. Heri mempertanyakan waktu pelaksanaan proyek yang hanya 59 hari untuk anggaran sebesar Rp5,6 miliar, sementara pekerjaan sudah berjalan hingga Desember dengan progres yang diperkirakan belum mencapai 20%.
"59 hari itu bukan waktu yang panjang. Kami rasa ini tidak akan selesai. Ini seperti kontrak yang 'dipaksakan' agar anggaran terserap, padahal yang kami butuhkan adalah kualitas pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Heri.
Kejanggalan lain muncul terkait pengawasan. Ketika ditanya, pihak BBWS menjawab bahwa konsultan pengawas masih dalam proses, padahal pekerjaan fisik sudah dimulai. Ini menunjukkan adanya prosedur yang tidak lazim.
Komitmen BBWS dan Hutama Karya
Menanggapi tuntutan warga, perwakilan BBWS Citanduy, Bagus Wirautomo, menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan segala persoalan. "Kami akan berkoordinasi dengan PU Kota karena mereka yang punya wilayah, kemudian ke lapangan bareng untuk menentukan siapa saja yang terdampak," janji Bagus.
BBWS juga berkomitmen untuk memperbaiki papan informasi dan meningkatkan komunikasi. Terkait target waktu yang mepet, BBWS akan mengejar ketertinggalan dengan menambah pekerja. Pihak PT Hutama Karya juga menyampaikan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua kerugian yang dialami masyarakat dalam waktu secepatnya.
Masyarakat memberi batas waktu 3 hari untuk tindak lanjut penyelesaian kerugian. Jika tidak diselesaikan, Aliansi Masyarakat Cibeureum mengancam akan menempuh jalur hukum dan melakukan investigasi mandiri, termasuk mempertanyakan hasil ukur theodolit untuk memastikan kualitas dan maksimalisasi anggaran.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar