Proyek Jalan Rp13,5 Miliar Bermasalah, DPRD Bone Panggil Kontraktor dan Konsultan

Proyek Jalan Perintis di Bone Kembali Disorot Setelah Talud Runtuh

Proyek perbaikan Jalan Perintis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan setelah talud yang dikerjakan kembali runtuh. Kejadian ini terjadi hanya beberapa hari setelah perbaikan dilakukan, sehingga memicu kekecewaan dan kritik dari berbagai pihak.

Lokasi kerusakan tersebut berada tepat di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone. Hal ini membuat masalah ini mendapat perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pelaksanaan proyek. Proyek dengan anggaran sebesar Rp13,5 miliar ini dinilai memiliki masalah serius dalam hal kualitas pekerjaan dan pengawasan.

Kritik Terhadap Kinerja Kontraktor dan Konsultan

Anggota Komisi III DPRD Bone dari Fraksi PKB, Farel Adywansyah, menyampaikan kekecewaannya terhadap kejadian ini. Menurutnya, kerusakan yang terjadi dua kali dalam waktu dekat tidak bisa dianggap sebagai kebetulan. Ia menilai ada masalah serius dalam pengerjaan maupun pengawasan di lapangan.

Dua kali jebol dalam waktu berdekatan ini tidak bisa dianggap kebetulan. Ada masalah pada mutu pekerjaan dan ada masalah pada pengawasan. Kontraktor dan konsultan sama-sama harus bertanggung jawab, ujarnya saat dikonfirmasi via telepon.

Farel juga menegaskan bahwa DPRD Bone akan segera menggelar hearing untuk meminta penjelasan dari pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan yang menangani proyek ini.

Evaluasi Kualitas Pekerjaan Infrastruktur

Menurut Farel, talud yang ambruk dua kali dalam jangka waktu dekat menunjukkan adanya kelemahan serius baik dari sisi metode kerja maupun supervisi teknis yang mestinya dilakukan konsultan. Ia menyoroti pentingnya kualitas pekerjaan yang sesuai standar konstruksi agar tidak kembali menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat.

Proyek 13,5 miliar tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Konsultan pengawas juga jangan hanya tanda tangan laporan, tapi harus benar-benar mengawasi di lapangan, tambahnya.

Farel juga menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan perbaikan nantinya benar-benar dilakukan sesuai standar konstruksi. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka dan solusi konkret untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa pada proyek-proyek berikutnya.

Kritik Terhadap Kontraktor yang Tidak Profesional

Kontraktor pelaksana proyek Jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat di Kabupaten Bone kembali menuai kritik setelah talud yang dikerjakan kembali ambruk. Padahal, kerusakan serupa sudah terjadi pada 5 Desember 2025 lalu.

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, menyayangkan kualitas pekerjaan kontraktor yang dinilai tidak mengutamakan mutu. Ia menyebut kerusakan berulang ini menunjukkan pengerjaan yang tidak profesional.

Ini sangat miris. Proyek terlihat dikerjakan asal jadi. Masyarakat mestinya melihat hasil pekerjaan yang berkualitas, bukan malah belum selesai sudah rusak, ujarnya saat ditemui memakai almamater warna biru khas PMII.

Zulkifli juga mengkritik sikap rekanan yang dinilai abai terhadap arahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, agar seluruh pekerjaan infrastruktur mengedepankan kualitas.

Kalau arahan Bupati untuk menjaga kualitas saja tidak diindahkan, maka seperti inilah hasilnya, ujarnya.

Menurutnya, proyek berskala besar seperti ini tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi harus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ambruknya talud untuk kedua kalinya, pihaknya mengaku kembali mempertanyakan komitmen dan kualitas kerja kontraktor dalam pembangunan infrastruktur yang dibiayai anggaran besar tersebut.

Detail Proyek Jalan Perintis

Untuk diketahui, proyek jalan dua jalur selebar 12 meter dan panjang 1,3 kilometer di Jalan Perintis merupakan bagian dari 11 paket kegiatan peningkatan jalan di Kabupaten Bone pada APBD Pokok 2025 dengan total anggaran Rp80 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Amal Loponindo dan PT Ridwan Jaya Lestari selaku kontraktor pelaksana.