Puluhan Kader PDIP Jabar Kembalikan Jaket Partai Usai Protes Penundaan Konfercab SMS

Aksi Protes Kader PDIP di Jawa Barat

Puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari wilayah Majalengka, Sumedang, dan Subang (SMS) menggelar aksi protes di kantor DPD PDIP Jawa Barat pada Jumat (12/12/2025). Mereka menuntut penjelasan terkait penundaan mendadak pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP di tiga daerah tersebut. Aksi ini menarik perhatian publik karena disiarkan melalui video yang beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman video tersebut, para kader, sebagian besar wanita, menyampaikan kekecewaan mereka secara terbuka terhadap keputusan DPD PDIP. Sebagai bentuk protes, mereka menyerahkan jaket partai berwarna merah beserta identitas kepartaian di hadapan perwakilan pengurus DPD PDIP Jawa Barat. Para kader partai berlambang banteng moncong putih ini menilai bahwa penundaan Konfercab dilakukan tanpa alasan yang jelas, sehingga dinilai menciderai semangat demokrasi di internal partai.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, membenarkan adanya aksi protes tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa massa yang datang ke kantor DPD Jabar adalah para kader pendukung ketua DPC yang tidak terpilih. "Orang-orangnya calon Ketua DPC yang tidak dipilih oleh DPP," ujar Ono Surono melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sebelumnya, Konfercab DPC PDIP untuk wilayah Majalengka, Sumedang, dan Subang dijadwalkan berlangsung sebagai bagian dari rangkaian Konfercab enam daerah di Jawa Barat. Agenda tersebut bahkan sempat dibuka dan ditutup lagi oleh Ketua DPP PDIP, Prof. Rokhmin Dahuri. Namun, sesaat setelah dibuka, pelaksanaan Konfercab khusus wilayah SMS mendadak dihentikan sementara, tanpa penjelasan resmi mengenai penundaan maupun jadwal pelaksanaan ulang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penundaan Konfercab diduga kuat berkaitan dengan dinamika internal partai, khususnya dalam proses penentuan Ketua DPC PDIP di daerah. Persaingan antarcalon menjadi memicu tarik-menarik kepentingan antara struktur DPD dan DPP. Sejumlah kader menyatakan bahwa secara prosedural mekanisme Konfercab telah berjalan sesuai aturan partai.

Namun perbedaan kepentingan politik di tingkat elite dinilai memperkeruh suasana dan berdampak langsung pada soliditas kader di daerah. Hingga berita ini diturunkan, DPP PDIP belum memberikan keterangan resmi terkait penundaan Konfercab maupun kepastian penjadwalan ulang.

Para kader dan pengurus di tingkat cabang berharap pimpinan pusat segera mengambil keputusan agar agenda konsolidasi partai tidak berlarut-larut dan mengganggu parpol dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Dinamika Internal Partai

Perlu dipahami bahwa Konfercab merupakan proses penting dalam menjaga stabilitas dan konsolidasi partai. Dengan adanya penundaan, muncul pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kader-kader yang proaktif dalam menyampaikan keluhan mereka menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi dalam partai.

Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi keputusan penundaan antara lain:

• Persaingan politik antara kandidat-kandidat yang ingin menjabat sebagai Ketua DPC.
• Perbedaan pandangan antara struktur DPD dan DPP dalam mengambil keputusan.
• Kekhawatiran akan konflik internal yang bisa mengganggu kinerja partai di tingkat daerah.

Selain itu, keputusan penundaan juga bisa memengaruhi persiapan partai dalam menghadapi agenda politik masa depan, seperti pemilihan umum atau even politik lainnya. Oleh karena itu, kejelasan dari pihak DPP sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kesiapan partai dalam berbagai situasi.

Tantangan dan Harapan

Tantangan utama yang dihadapi PDIP saat ini adalah menjaga harmonisasi antara kepentingan internal partai dengan aspirasi kader di lapangan. Kader-kader yang proaktif dalam menyampaikan keluhan mereka menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi dalam partai.

Harapan besar ditempatkan pada DPP PDIP untuk segera memberikan jawaban yang jelas dan transparan terkait penundaan Konfercab. Dengan demikian, kader dan pengurus di tingkat daerah dapat lebih fokus pada aktivitas partai dan persiapan agenda politik ke depan.