Pura Dihambat Akses, PT Jimbaran Hijau Bantah Tuduhan

Penjelasan Perusahaan Terkait Akses ke Pura di Kawasan Jimbaran Hijau

Perwakilan legal PT Jimbaran Hijau (JH), Ignatius Suryanto, memberikan penjelasan terkait polemik yang muncul mengenai akses warga masuk ke pura yang berada di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melarang warga untuk masuk dan bersembahyang ke pura.

Pemasangan portal serta adanya penjagaan dilakukan sebagai tindakan keamanan, mengingat JH merupakan kawasan wisata yang memiliki karakteristik seperti kawasan umum. Menurutnya, ada empat pura yang sudah ada sejak lama dan memiliki nilai historis di kawasan Jimbaran Hijau, Kabupaten Badung. Keempat pura tersebut adalah Pura Dompe, Pura Batu Meguwung, Pura Batu Mejan, dan Pura Taksu. Sementara itu, Pura Belong Batu Nunggul disebutkan sebagai pura yang baru didirikan belakangan ini.

Ignatius Suryanto menjelaskan bahwa keempat pura yang sudah ada sejak lama tersebut telah dibantu dan dilestarikan oleh pihak perusahaan bersama desa adat Jimbaran, para tokoh, serta sulinggih. Ia menekankan bahwa tidak benar jika perusahaan melarang orang untuk masuk ke pura. Hal ini dapat dicek kepada keempat pengempon pura maupun warga yang setiap saat bersembahyang ke pura tersebut.

“Kami di sini baik-baik saja dan saling mendukung dalam berbagai aktivitas baik, sosial kemanusiaan, seni budaya, lingkungan, maupun keagamaan,” tambahnya.

Menurut Ignatius Suryanto, polemik terkait Pura Batu Nunggul adalah masalah pribadi antara seorang warga bernama Bulat dengan PT Jimbaran Hijau. Di mana Bulat membangun pura dan rumah di atas lahan milik PT JH. Persoalan ini sudah berlangsung lama dan sejak awal saudara Bulat diberi peringatan bahwa tidak boleh membangun pura di lahan milik orang. Namun akhirnya berlarut-larut hingga menempuh jalur hukum.

Keputusan hukum dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT JH menang dalam kasus ini. Keputusan tersebut sudah inkrah. Pihak perusahaan juga telah menyampaikan ke publik keputusan hukum ini. Ignatius Suryanto mengingatkan kembali kepada Saudara Bulat dan Pengacaranya Wirama agar menghormati proses hukum yang berlaku. Janganlah persoalan pribadi Anda dibawa ke mana-mana supaya suasana Jimbaran tetap nyaman.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pada tahun 2012, Pura Batu Nunggul belum ada. Penguasaan lahan PT JH berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sudah sesuai peraturan yang berlaku. SHGB adalah dokumen legal yang memberikan hak kepada WNI atau badan hukum untuk membangun dan menggunakan bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Namun pemegang SHGB hanya memiliki hak atas bangunan, sedangkan pemilik SHM memiliki hak atas tanah dan bangunan secara penuh.

Sebagai developer, Jimbaran Hijau selalu patuh pada aturan dengan mengurus dan melengkapi seluruh perizinan sebelum berkegiatan. Ignatius Suryanto mengatakan dirinya hafal betul setiap wilayah yang ada di kawasan Jimbaran Hijau. Dari seluruh kawasan, sekitar setengahnya sudah dibangun. “Tidak ada pelanggaran pembangunan yang kami lakukan, bahkan sepadan tebingpun kami perhatikan, pohon-pohon besar kami lindungi dengan menyesuaikan jalan dan bangunan daripada memotong pohon. Konsep bangunan juga mencerminkan ramah lingkungan dan kental dengan konsep budaya dan arsitektur Bali,” jelasnya.

Inspeksi Mendadak oleh DPRD Bali

Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Jumat 12 Desember 2025, ditemukan adanya dugaan pihak perusahaan menghalangi akses warga setempat menuju ke pura. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat adat yang mempunyai pura di kawasan Jimbaran Hijau untuk beribadah.

Sesuai dengan perintah Undang-undang, bahwa tidak ada pihak yang boleh menghalangi. “Kegiatan apapun untuk memperbaiki tempat ibadah, silakan dilakukan,” tegas Supartha.

Pembatasan Akses yang Menimpa Warga dan Menteri

Pembatasan akses menuju pura-pura di kawasan Jimbaran Hijau ternyata tidak hanya dialami warga dan pengempon pura. Seorang menteri bahkan disebut sempat dihalang-halangi saat hendak bersembahyang di Pura Batu Mejan. Fakta ini terungkap dalam sidak yang dilakukan Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Provinsi Bali.

Ketua Pengempon Pura Batu Mejan, I Made Suweca, mengungkapkan bahwa pembatasan akses sudah lama terjadi di kawasan Jimbaran Hijau. Bahkan, menurutnya, seorang menteri pernah datang untuk bersembahyang namun dihalang oleh petugas yang berjaga. “Ibu Menteri menyamar tanpa protokol karena ingin memastikan apakah benar laporan kami. Orang-orang di luar pengempon memang tidak dikasih masuk, dan ternyata itu benar,” ungkap Suweca.

Suweca menjelaskan bahwa Desa Adat Jimbaran memiliki tujuh pura yang berada di kawasan perbukitan dan masuk area Jimbaran Hijau. Namun, hanya tiga pura yang diberikan akses, sementara pura-pura lainnya seperti Pura Belong Batu Nunggul, Pura Batu Mejan, dan Pura Goa Peteng mengalami pembatasan. Aduan terkait persoalan ini sebelumnya telah disampaikan warga kepada DPRD Bali, termasuk soal pelarangan renovasi Pura Belong Batu Nunggul yang rencananya menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Bali.

Padahal, pura tersebut telah berdiri jauh sebelum kawasan Jimbaran Hijau dibangun. Sidak Pansus TRAP akhirnya membuka kembali akses persembahyangan warga dan diikuti dengan penghentian sementara aktivitas Jimbaran Hijau. Momen ini disambut haru oleh para pengempon pura.

Pemangku Pura Belong Batu Nunggul, Mangku Bulan, tampak menangis sambil mengusap matanya, sementara Suweca terlihat menahan air mata saat diwawancarai. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Supartha, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan legalitas pembangunan di kawasan tersebut. Pansus akan meminta PT Jimbaran Hijau menunjukkan seluruh dokumen perizinan dalam rapat dengar pendapat (RDP) mendatang.

“Kalau besok dia bawa izin-izin, kita akan evaluasi semua. Siapa yang melanggar undang-undang atau Perda, tentu ada sanksinya,” tegas Supartha.

Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai Adi, menegaskan penghentian aktivitas Jimbaran Hijau bersifat sementara dan merupakan hasil kesepakatan bersama Pemkab Badung, Pemprov Bali, dan Pansus. “Ini bukan penutupan selamanya. Ini penghentian sementara sampai semua persoalan clear. Akses untuk Desa Adat harus dibuka karena itu sesuai undang-undang,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menambahkan bahwa pihaknya akan memperdalam seluruh izin pembangunan PT Jimbaran Hijau. Selama proses itu, akses ke pura-pura, termasuk renovasi, harus dibuka bagi masyarakat.

Sementara itu, Legal Jimbaran Hijau, Ignatius Suryanto, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pansus TRAP, termasuk penghentian sementara aktivitas dan penyiapan seluruh dokumen perizinan.

Konflik antara warga dan pengelola Jimbaran Hijau sendiri disebut telah berlangsung sejak 1995, saat kawasan tersebut masih bernama PT CTS. Suweca menegaskan, lahan Pura Batu Nunggul merupakan milik negara yang dulunya tanah garapan desa. “Kalau ada dewan datang, mereka manis. Setelah itu ditutup lagi. Bahkan menteri saja bisa dihalangi, apalagi warga,” pungkas Suweca.