Purbaya Umumkan Anggaran Bencana Sumatra 2025-2026

nurulamin.pro.CO.ID – JAKARTA.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait besaran dana negara yang telah atau akan dicairkan dalam rangka penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa pencairan tahap awal tahun ini dilakukan melalui Dana Kemasyarakatan Presiden dengan total nilai sebesar Rp 268 miliar. Dana tersebut terdiri dari alokasi sebesar Rp 20 miliar untuk masing-masing dari tiga provinsi yang terdampak, serta Rp 4 miliar untuk setiap 52 kabupaten dan kota.

“Ini merupakan program Pak Presiden, yaitu Rp 4 miliar per kabupaten atau kota. Dana tersebut sudah sepenuhnya dicairkan,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI dan Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Selain dana yang telah cair, pemerintah juga menyiapkan dana siap pakai bencana yang dialokasikan kepada tiga provinsi terdampak. Dana tersebut dapat digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total mencapai Rp 1,51 triliun.

“Jika besok atau hari ini BNPB mengajukan permohonan pembayaran utang jembatan misalnya, maka dana bisa langsung cair,” tegas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan dana penanganan bencana saat ini sudah memadai dan tinggal menunggu percepatan realisasi. Purbaya pun meminta agar proses pencairan tidak ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.

“Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat kalau bisa hari ini, hari ini pak, jangan sampai tahun depan. Tahun depan beda lagi, jangan hangus tahun ini,” paparnya.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 51 triliun untuk rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran bagi daerah terdampak bencana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,63 triliun.

“Untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak estimasinya sebesar Rp 51 triliun, jadi kami sudah alokasikan itu,” pungkas Purbaya.

Rincian Pencairan Dana Bencana

• Dana Kemasyarakatan Presiden:
• Total dana: Rp 268 miliar
• Alokasi untuk tiga provinsi: Rp 20 miliar per provinsi

• Alokasi untuk 52 kabupaten/kota: Rp 4 miliar per kabupaten/kota

• Dana Siap Pakai Bencana:

• Total dana: Rp 1,51 triliun

• Dapat digunakan oleh BNPB sesuai kebutuhan

• Anggaran APBN 2026:

• Dana rekonstruksi: Rp 51 triliun
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 1,63 triliun

Pentingnya Percepatan Realisasi Dana

Purbaya menekankan bahwa dana yang tersedia sudah cukup besar, namun yang paling penting adalah percepatan realisasi. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh terbuang atau tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.

“Jangan sampai uang yang sudah disiapkan menjadi hangus hanya karena penundaan. Segera realisasikan sekarang, jangan sampai tahun depan,” pesannya.

Tujuan Penggunaan Dana

Tujuan utama dari penggunaan dana tersebut adalah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terkena bencana. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem drainase, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Purbaya juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia berharap semua pihak bekerja sama untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan transparan.

Kesiapan Pemerintah

Pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan terkait dana bencana untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Dengan adanya alokasi yang cukup besar, diharapkan mampu membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi bencana dan siap mengambil langkah-langkah darurat jika diperlukan. Dengan pendekatan yang proaktif, diharapkan kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.