Komentar Kader PSI Mengenai Banjir Bandang di Sumatera
Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut angkat bicara mengenai peristiwa banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera. Mereka menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan tidak saling menyalahkan dalam situasi bencana alam.
Salah satu kader PSI, Dian Sandi Utama, menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak benar beredar di media sosial terkait penyebab banjir bandang. Ia juga menyayangkan jika bencana alam digunakan sebagai alat untuk menyudutkan lawan politik.
"Air yang turun sama besarnya dengan hoax yang beredar. Kita telah sampai di ujung waktu, dimana bencana dijadikan alat untuk memukul lawan," tulis Dian Sandi di akun media sosialnya.
Sebelumnya, kader PSI lainnya, Dedy Nur Palaka, juga menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di bawah Menteri Raja Juli Antoni tidak seharusnya disalahkan atas bencana banjir bandang di Sumatera Utara. Raja Juli Antoni adalah sekretaris jenderal PSI.
Dedy menekankan bahwa bencana alam bisa datang kapan saja dan tidak boleh menjadi alat untuk menuding pihak tertentu. Ia menyarankan agar masyarakat fokus pada upaya saling membantu pasca-bencana, bukan mencari siapa yang salah.
"Bencana alam bisa hadir kapan saja, ada baiknya kita tidak saling menuding ini salah siapa," kata Dedy.
Peran Kementerian Kehutanan dalam Bencana
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan, mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru. Ia mengaku bahwa kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana.
Pada tahun lalu, tanggal 24 November, banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa. Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu.
Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar. Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana.
Gus Irawan merasa senang dengan surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan yang menghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Namun, ia terkejut karena izin tersebut dibuka kembali pada Oktober 2025.
Atas kejadian ini, Pemkab Tapsel merasa keberatan. Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut. Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. "Tapi pada sekitar awal November (kerja sama korporasi dengan masyarakat) kembali beroperasi. Lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batangtoru," ungkap Gus Irawan.
Pertanyaan tentang Tanggung Jawab
Lantas yang menjadi pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas banjir bandang di Batangtoru? Gus Irawan tidak ingin menyalahkan siapa pun, tetapi ia menilai penting untuk melakukan kajian komprehensif atas kejadian ini.
Dari pengakuan warga, asal kayu gelondongan banjir bandang Batangtoru diduga dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Ada aktivitas penebangan hutan di sana. Kayu-kayu yang layak akan diambil, sedangkan yang tidak sengaja dibiarkan.
Ia mengaku mendapati hal yang kontradiktif pada satu kementerian. Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertujuan menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Kedua direktorat ini menurutnya punya tupoksi saling tarik-menarik.
"Kami perlu mengecek dulu. Jangan-jangan memang indikatornya adalah PNBP. Kalau itu indikator utamanya, dia akan terdorong memberi izin bagi perusahaan menebangi hutan. Ada kayu keluar dia dapat PNBP. tapi setiap kayu yang keluar berpotensi merusak ekosistem," katanya.
Tugas Menjaga Hutan
Sepemahaman Gus Irawan, yang namanya Kementerian Kehutanan tugasnya sudah pasti menjaga hutan. Atas hal ini, ia bertanya berapa nilai PNBP yang masuk ke kas negara dibanding dengan kerugian bencana banjir bandang di Batangtoru.
"Berapa kerugian masyarakat kami atas bencana ini yang setiap tahun hampir terjadi. Mari kita perbandingkan. Kalau menyangkut nyawa manusia, gak ada soal hitungan rupiah lagi," ujarnya.
Pada momen ini, Gus Irawan kembali menyoroti peran Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari jika terus kejadian seperti berulang, sudah layak meluruskan keberadaan hutan lestari.
"Lestari itu apa sih? Artinya yang saya pahami, permanen, berkelanjutan. Kalau itu hutan berkelanjutan, harusnya dijaga dong. Jangan diambili terus kayunya," ujarnya.
Ia menambahkan, izin yang diberikan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari memang bukan di kawasan hutan. Tapi harusnya memperhatikan keberadaan satwa langka, termasuk ekosistem Orangutan Tapanuli di Batangtoru.
Data Korban Banjir Bandang di Sumut
Data terbaru Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Minggu (30/11/2025), korban meninggal dunia di Sumut mencapai 172 orang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air.
"Listrik, air ini juga relatif sudah pulih tapi masih banyak yang padam kami tahu dari PLN sudah menyebar personelnya mohon ini lebih cepat lagi khususnya di daerah-daerah yang terisolir karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar