Rakor Awal Tahun, Wali Kota Adhan Soroti Kinerja ASN

Pemkot Gorontalo Mulai Tahun 2026 dengan Rakorev Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memulai tahun 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 2 Januari 2026, di lingkungan Pemkot Gorontalo. Rakorev dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Indra Gobel dan Sekretaris Daerah Ismail Madjid. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon IV serta pejabat fungsional (Jafung).

Dalam arahannya, Wali Kota Adhan menekankan bahwa kinerja menjadi satu-satunya ukuran utama dalam menilai aparatur pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pertimbangan kedekatan personal maupun kepentingan politik dalam penilaian kerja.

“Sejak awal menjabat, yang saya lihat hanya kerja. Bukan soal politik, bukan juga soal suka atau tidak suka,” tegas Adhan.

Adhan menyadari bahwa gaya kepemimpinannya tidak selalu disukai semua pihak. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi kebijakan yang diambil. Aparatur yang bekerja sungguh-sungguh akan tetap mendapatkan kepercayaan, sementara mereka yang hanya mencari perhatian tanpa hasil nyata akan terlihat dengan sendirinya.

“Saya tidak suka orang cari muka. Saya senang orang yang benar-benar bekerja,” ujarnya.

Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh aparatur kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di era keterbukaan informasi saat ini, aktivitas aparatur mudah terpantau, baik melalui laporan masyarakat, media sosial, maupun komunikasi internal.

“Kota ini kecil, sekarang apa-apa cepat diketahui,” katanya.

Perhatian khusus turut diberikan pada penerapan Tunjangan Tetap Pegawai (TPP) berbasis kinerja. Adhan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami dan menjalankan sistem tersebut secara konsisten. Menurutnya, TPP dirancang untuk mendorong aparatur menunjukkan hasil kerja harian, bukan sekadar memenuhi kehadiran.

“Kalau sistem ini tidak dipahami, yang rugi bukan saya, tapi kita sendiri,” ucapnya.

Adhan pun kembali mengulang prinsip kerja yang selama ini ditekankannya, yakni satu hari minimal satu pekerjaan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Menutup arahannya, Wali Kota Adhan menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Ia memastikan bahwa kinerja yang baik akan berbanding lurus dengan penghargaan, sementara kelalaian juga akan memiliki konsekuensi.

“Kalau kerja baik, pasti ada penghargaan. Kalau tidak, jangan menuntut,” pungkasnya.

Fokus pada Kinerja dan Akuntabilitas

Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wali Kota Adhan dalam rakor tersebut antara lain:

• Kinerja sebagai ukuran utama: Adhan menegaskan bahwa penilaian kinerja harus objektif dan tidak terpengaruh oleh hubungan personal atau kepentingan politik.
• Tidak suka orang cari muka: Ia lebih menghargai aparatur yang bekerja secara sungguh-sungguh daripada yang hanya mencari perhatian.
• Fokus pada tugas dan tanggung jawab: Dalam era informasi yang cepat, setiap aktivitas aparatur mudah terpantau, baik melalui media sosial maupun laporan masyarakat.
• Penerapan TPP berbasis kinerja: Seluruh OPD diminta memahami dan menjalankan sistem TPP secara konsisten agar dapat meningkatkan hasil kerja.
• Satu hari satu pekerjaan: Prinsip ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Tantangan dan Harapan

Dengan adanya kebijakan yang diterapkan, Pemkot Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh aparatur memahami dan menjalankan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan. Dengan kesadaran akan pentingnya disiplin dan tanggung jawab, diharapkan kinerja pemerintahan di Gorontalo semakin baik dan berdampak positif bagi masyarakat.