Ramalan Pemicu Rights Issue 2026 di Tengah Suku Bunga Rendah

berita,
JAKARTA Aksi penghimpunan dana melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue diproyeksikan semakin semarak pada 2026. Hal ini didorong oleh sejumlah sentimen positif seperti tren penurunan suku bunga acuan dan stabilitas pasar keuangan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga 12 Desember 2025, terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025. Total nilai hasil rights issue mencapai Rp17,5 triliun. Beberapa perusahaan telah melakukan aksi ini sepanjang tahun ini. Misalnya, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), yang merupakan emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo, melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Selain itu, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), yang merupakan bagian dari Grup Djarum, juga melakukan rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana sebesar Rp5,49 triliun.

Namun, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan tergolong masih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Sementara itu, pada 2023, angkanya mencapai Rp51,37 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, menjelaskan bahwa sepinya aktivitas rights issue pada 2025 disebabkan oleh kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas. Selain itu, ada risiko eksternal yang tinggi, banyaknya ketidakpastian global, serta banyaknya emiten yang telah melakukan rights issue besar pada 20232024.

Menurut David, pada 2026 akan ada dorongan yang membuat aksi rights issue lebih semarak. "Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Selain itu, stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing juga menjadi faktor pendukung. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian utama.

David menyebutkan bahwa beberapa sektor berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026. Di antaranya adalah sektor digital dan telekomunikasi, karena kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi juga diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026, seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi. Sementara itu, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang.

Di sisi lain, sektor properti yang sebelumnya tertunda karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, juga mengatakan bahwa aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak. "Ke depannya, aksi korporasi seperti rights issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekspansi," ujarnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Berita tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.