Ranperda APBD 2026 Blora Disahkan, Pemkab Siapkan Strategi Hadapi Penurunan TKD

Pengesahan Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun 2026

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tahun 2026 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Blora, Minggu malam (30/11/2025). Proses pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan anggaran untuk pembangunan daerah di tahun mendatang.

Sebelumnya, terdapat rangkaian kegiatan seperti penyampaian pandangan fraksi dari DPRD Kabupaten Blora dan jawaban atas pandangan tersebut oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman. Dalam proses ini, juga dilakukan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) tahun 2026, yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan selama setahun ke depan.

Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Blora

Beberapa fraksi dari DPRD Kabupaten Blora menyampaikan pandangan mereka terkait beberapa hal strategis untuk pembangunan Kabupaten Blora. Pandangan ini disampaikan oleh gabungan fraksi dengan juru bicara Galuh Widiasih Mustikasari dan dari fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Bibi Hastuti. Mereka memberikan masukan mengenai berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

Bupati Arief Rohman dalam menjawab pandangan tersebut menegaskan bahwa pada tahun 2026 akan terjadi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Hal ini memerlukan langkah-langkah penyesuaian agar pembangunan tetap dapat berjalan efektif. Ia mengucapkan terima kasih kepada fraksi gabungan yang telah menyikapi penurunan DAK dengan usulan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan pajak, serta masukan lainnya, termasuk terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Potensi Pendapatan dan Infrastruktur Jalan

Terkait potensi pendapatan di sektor migas, Bupati Arief menyatakan bahwa ini akan menjadi catatan untuk masa depan. Selain itu, BUMD Energi Kabupaten Blora juga menjadi perhatian untuk dikawal bersama-sama.

Infrastruktur jalan yang masih memerlukan perbaikan juga menjadi fokus utama. Beberapa opsi skema pembiayaan akan dipertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan jalan. Selain pinjaman daerah, Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah juga akan digunakan sebagai alternatif. Pada tahun 2026, pihaknya berharap beberapa ruas jalan lain bisa diajukan melalui skema Inpres jalan daerah.

Jalan-jalan yang menjadi akses masyarakat di pelosok desa-desa juga akan diperhatikan. Upaya penanganan akan dilakukan baik melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun skema lainnya.

Kinerja OPD dan Profesionalisme ASN

Pihaknya juga akan terus mengevaluasi, mengawal, dan mendorong agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terus dilakukan. “Kita akan terus upaya bagaimana kinerja ASN kita ini ke depan akan terus kita tingkatkan,” ujar Bupati Arief.

Sektor Pertanian dan Agroindustri

Dari sektor pertanian, Pemkab Blora akan terus berusaha agar petani dapat dengan mudah memperoleh alat pertanian dan fasilitas lainnya. Sinergi dengan Kementerian dan Provinsi akan terus dijalin. Selain itu, pengembangan agroindustri juga menjadi prioritas.

Program MBG dan Pengawasan

Terhadap program Membangun Desa Guna (MBG), Satgas MBG Kabupaten Blora akan terus melakukan pengawasan agar program tersebut berjalan dengan baik. Wakil Bupati yang menjadi ketua Satgas MBG telah berupaya dalam pengawasan ini. Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak untuk menjaga pelaksanaan MBG di Kabupaten Blora.

Kesimpulan

Masukan dan saran dari DPRD Kabupaten Blora yang disampaikan dalam pandangan fraksi tersebut akan menjadi pedoman dalam pembangunan ke depan. Bupati Arief menyatakan bahwa semua masukan telah dicatat dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora. Ia juga mengapresiasi sinergi dan dukungan dari DPRD Kabupaten Blora sehingga Ranperda tersebut bisa disetujui.