Penanganan Stunting di Bandar Lampung
Dinas Kesehatan Bandar Lampung mencatat bahwa dari Januari hingga November 2025, sekitar 67 ribu bayi telah menjalani skrining. Dari jumlah tersebut, sebanyak 256 bayi atau 0,54 persen mengalami stunting, yang merupakan kondisi gizi buruk pada anak.
Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menyatakan bahwa data stunting di kota ini berada di bawah rata-rata nasional. Ia menekankan bahwa pengentasan stunting menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Bandar Lampung. Program ini juga menjadi fokus utama Wali Kota untuk memastikan penurunan angka stunting melalui peran puskesmas yang maksimal.
Menurutnya, kasus stunting terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya nutrisi bagi anak. "Meskipun keluarga mampu secara ekonomi, anak bisa saja mengalami stunting karena pengetahuan orang tua yang tidak memadai," ujarnya.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan puskesmas dan puskesmas pembantu dalam memberikan edukasi melalui posyandu. Posyandu menjadi tempat utama bagi masyarakat yang memiliki balita untuk memantau perkembangan kesehatan anak. Namun, ia menyebut ada masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan ini meski memiliki kebutuhan.
Pemerintah juga memberikan intervensi melalui program pemberian makanan tambahan (MBT) kepada bayi dan balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah gizi buruk. Dana untuk MBT berasal dari pemerintah pusat, dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Puskesmas bertugas memberikan data awal, sementara masyarakat yang sudah terlibat dalam program ini saat ini lebih aktif dalam pengelolaannya.
Peran masyarakat sangat penting dalam mengentaskan kasus gizi buruk. "Harapan saya, puskesmas jangan sampai melewatkan masyarakat yang mengalami stunting atau mendekati gizi buruk," ujarnya. Ia selalu meminta petugas puskesmas untuk turun langsung ke lapangan dan menyisir wilayah kerjanya.
Ia mencontohkan penyakit menular yang disebabkan oleh faktor lingkungan, yang harus diminimalkan. Jika ditemukan kasus gizi buruk, tindakan segera dilakukan, seperti pemberian makanan tambahan. Meskipun pemberian makanan tambahan bersifat stimulan, ia menekankan pentingnya mencari akar penyebab stunting. Selain pengetahuan, pendapatan keluarga juga menjadi faktor utama.
Muhtadi menyebut bahwa pengentasan stunting bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Ada dinas-dinas lain yang turut berperan, seperti Dinas Kesehatan yang fokus pada status kesehatan dan gizi, serta dinas lain yang membantu perekonomian rumah tangga melalui pinjaman modal usaha dan pendampingan.
"Harapan kita adalah adanya tambahan pendapatan keluarga. Dengan pendapatan yang lebih baik, biaya hidup dan makanan akan lebih terjangkau, sehingga memengaruhi status gizi anak," ujarnya.
Program makanan bergizi gratis juga diharapkan dapat menekan kasus stunting. Menurutnya, program ini sebaiknya menyasar balita yang masuk kategori gizi buruk. Di sekolah, data MBG sudah tercatat oleh dinas pendidikan. Namun, masyarakat yang belum masuk usia sekolah, seperti bayi dan balita, masih perlu diperhatikan.
"
Harapan saya adalah program MBG dapat memengaruhi kesehatan dan gizi anak-anak yang bersangkutan," tutupnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar