Banyak perguruan tinggi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami dampak dari bencana alam yang terjadi hingga 1 Desember 2025. Sebanyak 30 universitas dilaporkan mengalami kerusakan fasilitas kampus, mulai dari ringan hingga berat. Akses ke kampus juga tertutup, serta terjadi gangguan listrik dan sinyal komunikasi.
Sementara itu, sekitar 6.437 orang dari sivitas akademika terdampak langsung oleh bencana ini. Hingga saat ini, belum ada laporan tentang korban jiwa atau hilang. Data tersebut akan terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan di lapangan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis dalam menangani situasi ini. Salah satu respons utama adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan memberikan intervensi cepat, inovatif, dan berbasis sains. Program ini melibatkan mahasiswa, dosen, serta pemerintah setempat.
Bantuan yang diberikan terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, yaitu respons tanggap darurat, akan berlangsung hingga 31 Desember 2025. Fokusnya adalah penanganan langsung dan pemenuhan kebutuhan mendesak. Setelah itu, akan dilanjutkan ke tahap pemulihan pada tahun 2026, melalui program lanjutan dan rehabilitasi.
Brian menambahkan bahwa pihaknya terus memobilisasi sumber daya perguruan tinggi di sekitar maupun seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Sebanyak 13 perguruan tinggi di daerah terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Jambi, ditunjuk sebagai posko pusat koordinasi akademik dan pelaksanaan program di lapangan.
Perguruan tinggi pendukung dari luar daerah terdampak, yang memiliki kapasitas teknologi atau keahlian khusus, juga didorong untuk memberikan dukungan, termasuk penyediaan tenaga ahli. Dengan demikian, Kemdiktisaintek, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan perguruan tinggi saling bekerja sama untuk memastikan kondisi kembali stabil.
Sebagai bentuk kepedulian, Kemdiktisaintek akan menyiapkan bantuan dan mendorong pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan relaksasi pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan institusi yang terdampak. Kelonggaran ini diberikan agar studi dapat berjalan secara adaptif dan manusiawi.
Selain itu, melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Kemdiktisaintek akan memfasilitasi bantuan khusus bagi mahasiswa yang terdampak langsung oleh bencana. Rencana skema yang akan dijalankan adalah bantuan biaya hidup pascabencana yang akan dikoordinasikan bersama LLDikti, PTN, dan PTS terkait.
Brian menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperbarui data dan berkoordinasi intensif dengan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Kemdiktisaintek untuk memberikan dispensasi akademik dan keringanan uang kuliah tunggal (UKT), serta akses internet yang terjangkau bagi mahasiswa dari daerah terdampak bencana. Ia menilai kebijakan ini penting untuk meringankan beban keluarga yang sedang berjuang memulihkan kondisi.
Esti menambahkan bahwa Kemdiktisaintek perlu segera mendata seluruh mahasiswa dari daerah terdampak bencana melalui kampus-kampus di seluruh Indonesia, dan memberikan dispensasi penundaan serta keringanan pembayaran SPP-nya. Hal ini sangat penting mengingat sudah mendekati UAS dan memasuki semester genap 2026.
"Dispensasi akademik menjelang UAS adalah kewajiban negara, bukan kebijakan opsional," katanya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar