Realisasi Anggaran Sumsel Capai 79,85 Persen, Ungguli Nasional

Kinerja APBD Sumsel: Realisasi Pendapatan di Bawah Rata-Rata Nasional, Tapi Belanja Lebih Agresif

Di tengah situasi realisasi pendapatan daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih agresif dibandingkan provinsi lain. Capaian ini dinilai sebagai modal penting dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia telah mencapai 89 persen. Namun, Sumsel berada di angka 86,18 persen. Meski demikian, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan bahwa capaian tersebut masih dalam kategori aman.

“Kondisinya masih hijau dan tetap kita kejar agar mendekati target hingga akhir tahun anggaran,” ujar Deru, Kamis (25/12/2025), usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

Belanja APBD Sumsel Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional

Di sisi lain, realisasi belanja APBD Provinsi Sumsel justru mencatatkan kinerja yang lebih baik dari rata-rata nasional. Secara nasional, belanja daerah baru terealisasi sebesar 76,80 persen, sementara Sumsel telah mencapai 79,85 persen.

Menurut Deru, percepatan belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di daerah, terutama di tengah berbagai tantangan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah memaksimalkan realisasi belanja hingga mendekati 100 persen. Belanja daerah disebut sebagai instrumen utama penggerak ekonomi nasional.

Struktur APBN 2025 dan Insentif untuk Daerah Berkinerja Baik

Kemendagri juga memaparkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan total belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp919,9 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa, sementara Rp2.701,4 triliun digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri berencana memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah berkinerja terbaik. Untuk tahun anggaran 2026, Kemendagri menyiapkan pagu sebesar Rp7,8 triliun, termasuk alokasi insentif daerah senilai Rp1 triliun.

Fokus pada Infrastruktur di Tengah Efisiensi Anggaran

Menatap tahun 2026, Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

“Belanja pegawai tetap aman, dan fokus utama kita tetap infrastruktur karena berdampak langsung pada konektivitas dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan strategi yang terarah dan komitmen untuk meningkatkan realisasi belanja, Sumsel menunjukkan upaya nyata dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat bekerja secara efektif meskipun menghadapi tantangan fiskal.