Ricky Bingung Kelola Anggaran Rp500 Juta, Dana Hibah KONI Babel 2026 Menyusut

KONI Babel Menghadapi Tantangan Anggaran yang Menipis

Angka Rp 500 juta terdengar sederhana, namun bagi Ketua KONI Provinsi Bangka Belitung, Ricky Kurniawan, nominal tersebut menjadi sumber kegelisahan besar. Dengan dana hibah yang terus menyusut drastis, ia mengaku kebingungan menentukan prioritas pembinaan olahraga di Negeri Serumpun Sebalai.

Ricky memastikan sejak awal bahwa seluruh aktivitas KONI Babel sepenuhnya bergantung pada dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. “Anggaran KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya merupakan dana hibah, dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.

Besaran dana itu terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2023, KONI Babel menerima Rp 18 miliar. Setahun kemudian turun menjadi Rp 14 miliar. Tahun 2025 hanya Rp 1 miliar, dan pada 2026 angkanya kembali merosot menjadi Rp 500 juta. Jika dibandingkan dengan kebutuhan pembinaan olahraga, angka Rp 500 juta itu dinilai Ricky jauh dari cukup.

“2024 ada PON Aceh Sumut, lalu 2025 anggaran kita kecil cuma Rp 1 miliar. 2026 kita masih bingung bagaimana menggunakan Rp 500 juta, karena itu jauh dari kata cukup,” tuturnya.

Ricky menjelaskan, pada 2023 dana hibah digunakan untuk berbagai agenda besar, mulai dari babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga Pekan Olahraga Wilayah (Porwil). Namun kondisi itu kini berubah drastis.

Di sisi lain, KONI tidak sepenuhnya mengelola seluruh dana tersebut. Sebagian anggaran dialirkan ke masing-masing cabang olahraga (cabor) untuk kegiatan tertentu. “Jadi tidak semuanya itu dikelola oleh KONI secara langsung misalnya untuk pelaksanaan Kejurda, Kejurnas dan lain-lain yang single event itu rata-rata dilaksanakan oleh pengprov masing-masing. Kecuali ajang multievent, itu kita yang handle,” jelasnya.

Sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung memiliki tantangan tersendiri. Biaya transportasi, penginapan, hingga uang saku atlet menjadi komponen besar dalam setiap keikutsertaan kejuaraan nasional. “Contohnya untuk tiket kegiatan Kejurnasnya ada di Semarang, Surabaya atau daerah lain, lalu hotel dan uang saku para atlet. Ini yang menjadi perhatian meskipun terlihat anggaran besar, namun memang diperlukan banyak. Misal atlet atletik atau cabor beregu Kejurnas, itu sudah berapa anggaran yang diperlukan untuk mengakomodir semuanya,” beber Ricky.

Ia menegaskan, mekanisme penggunaan dana hibah selalu diawali dari perencanaan di tingkat cabor, kemudian dibahas di KONI, sebelum dikembalikan lagi ke cabor. “Ada mekanismenya dimana kita harus mulai yang masih perencanaan itu mulai dari cabor mulai dari bawah, masuk ke KONI dan nanti kita kembalikan ke bawah (cabor) lagi,” tuturnya.

Namun dengan anggaran yang kian tipis, mekanisme tersebut menjadi semakin berat dijalankan. “Memang posisinya adalah apabila anggaran tersebut ada itu akan lebih mudah untuk dijalankan, tapi kalau misalnya posisi seperti sekarang anggarannya tipis sekali itu bagaimana kita bisa memajukan prestasi olahraga di Bangka Belitung,” tambahnya.

Di tengah keterbatasan itu, Ricky berharap dukungan masyarakat agar dinamika yang terjadi tidak mematahkan semangat pembinaan atlet. “Mari kita doakan yang terbaik untuk olahraga di Bangka belitung, semoga semua masalah bisa cepat berlalu sehingga prestasi olahraga Bangka Belitung bisa selalu berkembang dan maju,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga dirasakan KONI di tingkat kabupaten. Ketua KONI Bangka Tengah, Yasir, mengaku harus memutar otak memaksimalkan anggaran Rp 500 juta pada 2025 demi persiapan Porprov Babel 2026. “Untuk persiapan Porprov 2026 sudah dimulai dari 2024 kemarin. Salah satunya melalui pendataan dan penyiapan atlet yang berprestasi di Porprov edisi sebelumnya,” ujar Yasir.

Anggaran tersebut, kata Yasir, diprioritaskan untuk insentif 80 atlet hasil pendataan Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres). “Jadi total anggaran Rp 500 juta itu, kami prioritaskan untuk insentif 80 orang atlet,” jelasnya.

Yasir menyebut, tantangan semakin berat karena pada Porprov sebelumnya Bangka Tengah keluar sebagai juara umum, sementara dana yang tersedia kini jauh lebih kecil. “Terlebih di Porprov (2026) nanti ada 26 cabang olahraga, jadi harus kita lakukan pemetaan lagi untuk cabor-cabor yang akan kirim,” terangnya.

Porprov Babel 2026 sendiri akan digelar di tiga daerah, yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Tengah. Namun, pemerintah provinsi memastikan tidak ada pembangunan infrastruktur baru karena keterbatasan anggaran.

Di tengah segala keterbatasan itu, kebingungan Ketua KONI Babel soal anggaran Rp 500 juta menjadi gambaran nyata betapa beratnya menjaga prestasi olahraga di daerah kepulauan dengan sokongan dana yang terus menipis.