RKAB 2026 Belum Dirilis, Vale Hentikan Sementara Tambang

Keterlambatan Penerbitan RKAB 2026, Vale Indonesia Hentikan Operasional Sementara

Keterlambatan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 memaksa PT Vale Indonesia Tbk menghentikan sementara operasional tambang. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, situasi ini menimbulkan potensi kerugian ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menjelaskan bahwa persetujuan RKAB merupakan syarat mutlak bagi aktivitas pertambangan. Tanpa dokumen tersebut, operasi tambang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Ia menyampaikan apresiasi kepada PT Vale atas kepatuhan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance.

“Penghentian operasi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan korporasi dan proses legalitas di pemerintah,” ujarnya.

Bisman menilai keterlambatan persetujuan RKAB lebih disebabkan oleh faktor struktural dan kebijakan. Perubahan sistem RKAB menjadi salah satu pemicu utama. Sebelumnya, skema RKAB berlaku tiga tahunan, namun kini kembali ke pola satu tahunan. Proses evaluasi RKAB juga semakin ketat, dengan pemerintah mengaitkannya dengan pengendalian produksi dan pengetatan pengawasan.

Sikap kehati-hatian evaluator meningkat setelah muncul berbagai persoalan hukum pada persetujuan RKAB periode sebelumnya. Hal ini membuat proses persetujuan menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Sebelumnya, PT Vale Indonesia Tbk menyampaikan bahwa persetujuan RKAB 2026 belum diterbitkan hingga awal Januari 2026. Situasi ini membuat INCO secara hukum belum diperkenankan menjalankan kegiatan operasional pertambangan.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan menghentikan sementara seluruh kegiatan operasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Langkah ini diambil hingga persetujuan resmi RKAB diterbitkan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Corporate Secretary Vale Indonesia, Anggun Kara Nataya, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).

Manajemen INCO menyatakan bahwa keterlambatan penerbitan RKAB tidak mengganggu keberlanjutan operasional secara keseluruhan. Perusahaan berharap persetujuan RKAB 2026 terbit dalam waktu dekat.

Vale juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas usaha dan kepatuhan hukum. Perusahaan menyebut komitmen tersebut sejalan dengan upaya memberi nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Penundaan operasional sementara dinilai tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan saat ini.

"Perusahaan berharap persetujuan RKAB Tahun 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat dan perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha, keselamatan kerja, dan stabilitas operasional," ujar Anggun.