Sosialisasi DBHCHT dan Pencegahan Rokok Ilegal di Banjarnegara
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banjarnegara bekerja sama dengan Bea Cukai Purwokerto mengadakan sosialisasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta langkah penanggulangan rokok ilegal. Acara ini berlangsung di Aula Sasana Bakti Praja Setda Banjarnegara pada Selasa, 8 Desember 2025.
Sekretaris Dinas Kominfo, Suroso SSTP M.Si, membuka kegiatan yang diikuti sekitar 50 admin media sosial dari OPD serta perwakilan 20 kecamatan di Banjarnegara. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya DBHCHT dan peran pemerintah dalam menindak rokok ilegal.
Narasumber yang hadir antara lain perwakilan Bea Cukai Purwokerto, Syarif Hidoyo; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjarnegara, Riatmojo Ponco Nugroho SE ME; serta Pranata Humas Kominfo Banjarnegara, Arif Widodo Al Azis.
Dalam sambutannya, Suroso menekankan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai fungsi DBHCHT dan peran pemerintah dalam memberantas rokok ilegal. Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan cukai dan langkah penindakan rokok ilegal dapat tersampaikan dengan baik. Pengelola media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti tantangan di era digital. Betapa pentingnya peran kita sebagai ujung tombak informasi. Informasi kini menyebar sangat cepat sehingga kita harus memastikan yang sampai ke publik adalah informasi akurat dan bermanfaat, imbuhnya.
Suroso mendorong peserta untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan rokok ilegal serta pemanfaatan DBHCHT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan dana tersebut dalam pembangunan daerah.
Syarif Hudoyo dari Bea Cukai Purwokerto menjelaskan aspek teknis pengawasan, mekanisme penegakan hukum, dan dampak ekonomi akibat peredaran rokok ilegal. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjarnegara memaparkan beragam program pembangunan yang didukung DBHCHT. Ia berharap melalui kegiatan ini bisa memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menekan peredaran rokok ilegal serta memaksimalkan pemanfaatan DBHCHT untuk pembangunan daerah.
Selain sosialisasi, peserta juga menerima bimbingan teknis pengelolaan media sosial instansi pemerintah. Narasumber Arif Widodo Al Azis mengingatkan pentingnya profesionalisme admin media sosial. Ia menjelaskan bahwa setiap unggahan, komentar, atau respon mencerminkan institusi yang kita wakili. Admin media sosial bukan sekadar pengelola konten, tetapi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia berharap interaksi digital pemerintah semakin edukatif dan responsif untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan dan program pemerintah.
Acara ditutup dengan sesi diskusi yang memberi kesempatan peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai DBHCHT dan strategi pengendalian rokok ilegal.
Beberapa topik yang dibahas selama diskusi meliputi:
- Peran masyarakat dalam memantau peredaran rokok ilegal
- Cara efektif menyebarkan informasi mengenai DBHCHT melalui media sosial
- Tantangan dalam menjaga akurasi informasi di tengah penyebaran berita hoaks
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para admin media sosial dapat menjadi agen informasi yang andal dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar