Ringkasan Berita:
- Timbunan sampah harian di Lombok Barat mencapai sekitar 300 ton per hari, dari jumlah tersebut, sampah yang berhasil diangkut hanya 90 ton.
- Dinas LHK Lombok Barat juga mulai mengembangkan pengolahan sampah berbasis teknologi untuk mengatasi sampah yang kian tak terurai.
nurulamin.pro, LOMBOK BARAT - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Lombok Barat, M Busyairi, mengakui persoalan sampah di wilayahnya masih menjadi tantangan serius.
Hingga kini, sebagian besar sampah belum terkelola optimal dan masih banyak ditemukan berserakan di saluran air, pinggir jalan, kebun, hingga area persawahan.
Busyairi mengungkapkan, timbunan sampah harian di Lombok Barat mencapai sekitar 300 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut, sampah yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) rata-rata baru sekitar 94 ton per hari pada November 2025.
“Kalau dihitung-hitung, baru sekitar sepertiga yang bisa tertangani. Sisanya masih banyak yang berserakan,” kata Busyairi, Senin (12/1/2025).
Ia menjelaskan, sampah yang tidak terangkut kerap ditemukan di saluran air, pinggir jalan, kebun milik warga, hingga persawahan. jalan menuju Kantor Bupati Lombok Barat, sampah masih sering terlihat menumpuk.
“Kadang kita angkut hari ini, besok pagi sudah muncul lagi sampah di lokasi yang sama,” ujarnya.
Busyairi menegaskan, persoalan tersebut bukan karena tidak adanya jadwal pengangkutan. Menurutnya, Dinas LHK telah memiliki pola dan jadwal pengangkutan rutin. Namun, kendala utama saat ini adalah pembatasan ritase pengangkutan ke TPA Regional Kebon Kongok, yang menyebabkan sampah tidak seluruhnya dapat terangkut.
“Sebenarnya bukan tidak diangkut, tapi tidak terangkut karena ada pembatasan ritase ke TPA. Itu persoalannya,” jelasnya.
Sebelum adanya pembatasan, rata-rata sampah yang terangkut ke TPA berada di kisaran 76 ton per hari pada periode Januari hingga Oktober 2025. Angka tersebut sempat meningkat menjadi 94 ton per hari pada November, sebelum akhirnya kembali dibatasi sejak 10 Desember 2025.
Terkait biaya pembayaran sampah yang dikeluarkan, Busyairi menyebut besaran biaya dihitung berdasarkan tonase sampah yang dibuang ke TPA. Namun, pengelolaan administrasi dan pembayaran tersebut langsung ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bukan oleh Dinas LHK.
Catatan Bada Keuangan (BPK)RI, Pemkab Lombok Barat biasanya mengeluarkan Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok.
Untuk mengatasi persoalan sampah, Busyairi menyampaikan sejumlah langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama.
“Target jangka panjangnya adalah mengubah pola perilaku masyarakat. Sampah itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Mulai dari tidak buang sampah sembarangan dan memilah sampah dari sumbernya,” tegasnya.
Sementara dalam jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada 2026 akan melakukan reaktivasi TPS 3R yang saat ini banyak tidak berfungsi. Dari sekitar sembilan TPS yang ada, baru tiga yang masih aktif beroperasi.
“Kita akan hidupkan kembali TPS yang mangkrak, sambil menambah sarana prasarana pengangkutan,” ujarnya.
Selain itu, Dinas LHK juga mulai mengembangkan pengolahan sampah berbasis teknologi, salah satunya melalui penerapan Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang mengolah sampah menjadi kompos dan pupuk organik cair. Fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba.
Busyairi menambahkan, secara jumlah armada pengangkut sebenarnya masih memadai. Namun, persoalan utama tetap berada di hulu, yakni minimnya pemilahan sampah dari rumah tangga serta keterbatasan akses pembuangan akhir.
“Kalau sampah dipilah sejak dari sumber, terutama sampah organik yang jumlahnya sekitar 60 persen, maka beban TPA akan jauh berkurang dan usia TPA bisa lebih panjang,” pungkasnya.
(*)
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar