Satu Tahun Berjuang Melawan Energi Kotor di Sumatera, Krisis Iklim Makin Mengkhawatirkan

Satu Tahun Berjuang Melawan Energi Kotor di Sumatera, Krisis Iklim Makin Mengkhawatirkan

Konferensi Pers STuEB: Satu Tahun Melawan Energi Kotor di Sumatera

Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) menggelar konferensi pers bertajuk “Satu Tahun Melawan Energi Kotor di Sumatera” pada Rabu (31/12/2025). Acara ini dilaksanakan di Kantor Kanopi Hijau Indonesia, Jalan Kapuas IV D Nomor 40, Lingkar Barat, Kota Bengkulu sekitar pukul 10.00 WIB.

Konferensi pers tersebut menjadi wadah penyampaian Catatan Akhir Tahun kepada publik, sekaligus pertanggungjawaban gerakan, kontrol sosial, serta penguatan narasi transisi energi bersih dan berkeadilan di Pulau Sumatera. Dalam acara ini, Koalisi STuEB memaparkan temuan lapangan dan laporan akhir tahun terkait dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, hingga penghidupan komunitas pesisir di berbagai wilayah Sumatera.

Dampak PLTU Batubara yang Mengkhawatirkan

Akademisi Universitas Bengkulu, Dr. Liza Widia Wati, menjelaskan secara ilmiah mengapa PLTU batubara kerap disebut sebagai energi kotor. Menurutnya, PLTU menggunakan bahan bakar batu bara yang menghasilkan debu dan asap yang mengandung gas rumah kaca seperti CO₂ dan SO₂. Gas-gas ini memengaruhi perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim tersebut terlihat dari berbagai bencana yang terjadi di akhir tahun ini di beberapa provinsi di Sumatera, yang digadang-gadang sebagai bencana hidrometeorologi,” kata Liza. Ia menegaskan bahwa kemunculan siklon dan cuaca ekstrem tidak terlepas dari meningkatnya suhu udara akibat emisi sisa pembakaran batu bara yang dilepaskan melalui cerobong PLTU.

Tidak hanya di udara, dampak PLTU juga dirasakan di laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 2020 hingga 2025, tim menemukan adanya kenaikan signifikan suhu air laut di sekitar PLTU Teluk Sepang, Bengkulu.

“Ketika PLTU tidak beroperasi, suhu air laut normal di kisaran 28–29 derajat Celsius. Namun saat PLTU beroperasi, suhu air laut bisa mencapai 34–36 derajat Celsius,” ungkap Liza. Kondisi ini berdampak langsung pada ekosistem laut dan penghidupan nelayan.

“Penghasilan tangkapan ikan nelayan berkurang, dan dampak kesehatan juga sangat serius. Dalam setahun bisa terjadi lebih dari seribu kasus ISPA, ini kejadian yang luar biasa,” tegas Liza.

Krisis Iklim di Wilayah Pesisir Sumatera

Inisiator Sumatera Terang untuk Energi Bersih Ali Akbar menyoroti dampak krisis iklim di wilayah pesisir Sumatera yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebutkan bahwa laju abrasi di pantai barat Sumatera antara setengah sampai tiga setengah meter per tahun. Bisa dibayangkan ada berapa ribu desa yang bakal terdampak.

Ali juga menyampaikan bahwa Koalisi STuEB aktif melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. “Di Sumatera, kami mendampingi sekitar 25 sekolah dan mengajari mereka sesuai dengan dampak kondisi yang kita alami saat ini,” kata Ali.

Menurut Ali, percepatan perlawanan terhadap krisis iklim dapat dilakukan melalui kesadaran dan keberanian rakyat yang terdampak langsung.

Langkah dan Upaya yang Dilakukan

Selama satu tahun terakhir, Koalisi STuEB telah melakukan berbagai langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif PLTU batubara. Mereka juga berupaya memperkuat narasi transisi energi bersih dan berkeadilan di Pulau Sumatera.

Koalisi ini berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.


Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan