Peristiwa Pembubaran Konvoi di Aceh: TNI dan Aparat Gabungan Terlibat dalam Kekerasan
Pada hari Kamis, 25 Desember 2025, sekelompok pemuda yang sedang melakukan konvoi dengan membawa bantuan untuk dikirim ke wilayah terdampak bencana Aceh Tamiang mengalami pembubaran oleh aparat gabungan TNI dan Kepolisian. Kejadian ini berlangsung di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.
Konvoi tersebut dilakukan oleh para relawan yang berasal dari berbagai daerah. Saat melintas di jalan raya, rombongan tersebut diberhentikan oleh aparat gabungan yang sedang melakukan razia lalu lintas. Menurut informasi yang diperoleh, TNI meminta rombongan untuk menurunkan atribut GAM yang mereka bawa. Namun, warga menolak permintaan tersebut, sehingga memicu ketegangan antara massa dan aparat.
Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @acehspeakup dan @acehworldtimes pada Jumat, 26 Desember 2025, terlihat personel TNI menggunakan senapan laras panjang, popor senjata, dan bahkan tendangan kaki untuk menghadapi para demonstran. Video lainnya menunjukkan beberapa orang berseragam loreng hijau mengeroyok seseorang hingga terkapar, sementara pihak kepolisian juga terlihat berada di sekitar kendaraan yang berhenti.
Salah satu korban mengalami luka robek di kepala akibat hantaman popor senjata, meskipun ia sudah mengaku tidak membawa bendera bulan bintang. Korban, yang merupakan warga Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi saat dirinya bersama rombongan relawan dalam perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tamiang.
Tanggapan dari Komunitas dan LSM
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Azharul Husna, menyampaikan bahwa tindakan represif dari TNI terjadi saat konvoi sampai di depan kantor Bupati Aceh Utara. Ia menilai bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah solusi yang sesuai. “Yang kami sesali adalah kekerasan. Ketika terjadi kekecewaan, bukan kekerasan yang diharapkan terjadi. Seharusnya diselesaikan secara humanis,” ujarnya.
Husna juga menambahkan bahwa pembubaran ini bukan pertama kalinya terjadi. Pekan lalu, ada insiden serupa terkait truk pembawa bantuan yang menggunakan atribut GAM. Ia menilai bahwa tindakan represif seperti ini bisa merusak hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Penjelasan dari Pihak TNI
Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Infanteri Teuku Mustafa Kamal, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi tentang rombongan konvoi yang membawa bendera bulan bintang. Mereka mengibarkan bendera dan mengayunkannya sambil meneriakkan kata "merdeka" saat pengguna jalan lain melintas.
Menurut Mustafa Kamal, aparat kemudian melakukan pembubaran dan mengamankan bendera bulan bintang. Selama proses pemeriksaan, terjadi adu mulut antara petugas dan massa. Petugas menangkap seorang warga yang membawa senjata api.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, menyayangkan narasi dan video viral yang menyudutkan institusi TNI. “TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” katanya.
Freddy menjelaskan bahwa penyisiran dilakukan mulai 25 Desember siang hingga 26 Desember dinihari. Razia gabungan dengan Polri dilakukan untuk mencegah konvoi eks kombatan GAM dan antisipasi pembentangan bendera bulan bintang yang dipasang di tiang bambu dan ikat di kendaraan roda empat.
Ia juga menyebutkan bahwa saat pembubaran terjadi gesekan antara aparat keamanan dan massa konvoi di Lhokseumawe. Freddy mengklaim bahwa ada provokasi massa terhadap aparat keamanan yang sedang melakukan razia dengan mendorong hingga memukul aparat keamanan.
Akhirnya, Kapolres Kota Lhokseumawe dan Dandim 0103 ikut menjadi korban pemukulan oleh massa. “Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif serta mediasi diperoleh kesepakatan damai antara massa konvoi dan aparat gabungan.”
Freddy menegaskan bahwa TNI dan pemerintah daerah serta aparat akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.
Dani Aswara
dan
Eka Yudha
berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar