Sekda Jabar: Tidak Ada Lulusan SMA/SMK Menganggur

Pembenahan Pendidikan SMK Swasta di Jawa Barat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya pembenahan pada pendidikan SMK swasta. Ia meminta seluruh kepala SMK swasta untuk fokus pada penajaman kompetensi lulusan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, industri, dan realitas kehidupan.

“Tidak boleh ada lulusan SMA atau SMK yang menganggur. Minimal mereka bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Semua itu bergantung pada kualitas pendidikan,” tegas Herman dalam rilisnya, Rabu (17/12/2025).

Herman menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menyasar hasil akhir, tetapi juga mencakup standar lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi guru, hingga sarana dan prasarana.

Angka Pengangguran Masih Tinggi

Ia juga menyampaikan bahwa angka pengangguran di Jawa Barat masih menjadi perhatian serius. Dalam data yang disampaikan, sekitar 6,7 persen penduduk Jawa Barat menganggur, dengan 20 persen di antaranya adalah lulusan SMA/SMK.

“Target kami adalah tidak ada lulusan SMA dan SMK yang nganggur, semuanya bisa bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia menilai penguatan konsep link and match antara pendidikan dan dunia kerja menjadi kebutuhan mendesak. “Bersama dengan sekolah swasta, ini harus dibangun bersama yakni lewat super tim,” harap Herman.

Kuliah Fast Track untuk Lulusan SMK

Sejalan dengan upaya tersebut, Fakultas Teknik Universitas Pasundan (FT Unpas) memperkuat pendidikan vokasi di Jawa Barat melalui kerja sama strategis dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat.

Dekan Fakultas Teknik Unpas, Prof Yusman Taufik, menjelaskan bahwa kerja sama ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu lulusan SMK swasta di Jawa Barat.

Selama ini, lulusan SMK sering dipersepsikan langsung masuk dunia kerja. Melalui kolaborasi tersebut, FT Unpas membuka jalur pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi dengan masa studi lebih singkat.

“Melalui program fast track, lulusan SMK yang masuk Fakultas Teknik Unpas dapat menempuh pendidikan lebih cepat. Jika normalnya empat tahun, melalui program ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun,” jelas Yusman.

Selain penguatan akademik, FT Unpas juga menawarkan dukungan peningkatan tata kelola sekolah melalui penandatanganan kerja sama dengan FKKSMKS Jawa Barat.

Sistem Manajemen Mutu ISO untuk SMK Swasta

Dalam kerja sama tersebut, FT Unpas juga menyatakan kesiapan membagikan sistem manajemen mutu berbasis ISO secara gratis kepada SMK swasta di seluruh Jawa Barat.

“FT Unpas sudah memiliki sistem manajemen mutu ISO. Insyaallah sistem ini bisa digunakan oleh SMK swasta di Jawa Barat tanpa biaya, untuk membantu penguatan manajemen dan mutu pendidikan,” katanya.

Yusman menegaskan bahwa SMK swasta memiliki peran strategis dalam ekosistem pendidikan nasional, terutama dalam memperluas akses pendidikan dan menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Tantangan Kualitas Guru Produktif

Ketua Umum FKKSMKS Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, menyebutkan bahwa jumlah SMK swasta di Jawa Barat mencapai sekitar 2.600 sekolah dengan tantangan besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru produktif.

“Program fast track ini sangat strategis. Bahkan guru produktif SMK juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Sejauh ini, Unpas yang menawarkan peluang tersebut,” ungkapnya dalam diskusi “Peningatan Manajemen dan Mutu Pendidikan SMK Swasta di Jawa Barat Menuju Jabar Istimewa”.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, menyoroti bahwa jumlah SMK swasta dan tenaga pendidiknya lebih banyak dibanding sekolah negeri. Namun kualitas dan kompetensi guru masih perlu terus ditingkatkan.

“Kebijakan penguatan pendidikan memang harus mencakup sekolah negeri dan swasta. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen diharapkan mulai berdampak nyata, termasuk bagi SMK swasta,” ujarnya.