Kepala Bidang Jalan dan Jembangan Berikan Ide Inovatif dalam Seleksi Jabatan DPRKPP Surabaya
Adi Gunita, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Dalam presentasinya, ia menyampaikan berbagai gagasan terkait kebutuhan perumahan di Kota Pahlawan.
Masalah Kebutuhan Rumah di Surabaya
Adi menyoroti pentingnya mempercepat peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Surabaya. Saat ini, masih ada sekitar 5.800 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan kekurangan hunian mencapai 609.924 unit berdasarkan data dari RPJPD Surabaya. Ia menekankan perlunya upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.
Pembangunan Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Salah satu rencana kerja yang disampaikan oleh Adi adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia juga menyarankan integrasi perencanaan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Adi, pemanfaatan aset Pemkot dapat menjadi langkah realistis dan cepat dalam mengurangi backlog perumahan. Zona-zona intensitas tinggi berdasarkan RTRW dan RDTR sangat potensial untuk dibangun rusun baru. Ia menilai bahwa Surabaya membutuhkan hunian vertikal yang terencana dan terintegrasi dengan rencana tata ruang kota.
Pentingnya Konsistensi Dokumen Perencanaan
Adi menekankan bahwa konsistensi antara dokumen tata ruang dan dokumen pembangunan menjadi landasan kuat untuk mempercepat penyediaan hunian vertikal. Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi SK Kawasan Kumuh dengan peta RDTR agar intervensi bisa dilakukan secara akurat.
"Jika data kawasan kumuh tidak selaras dengan RDTR, intervensi kita tidak akan efektif. Integrasi spasial adalah kunci agar pembangunan rusun tidak sekadar memindahkan warga, tetapi betul-betul meningkatkan kualitas lingkungannya," tambahnya.
Kemitraan Pemerintah dan Swasta untuk Apartemen Bersubsidi
Selain pembangunan rusun berbasis aset Pemkot, Adi juga memaparkan pentingnya penyediaan apartemen bersubsidi melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Menurutnya, kolaborasi ini membuka ruang bagi apartemen bersubsidi yang tetap terjangkau bagi MBR tanpa memberatkan anggaran daerah secara berlebihan.
Kolaborasi Multipihak dalam Pembangunan Perumahan
Adi menekankan bahwa pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator perizinan dan regulasi. Sementara itu, pihak swasta memberikan kontribusi modal, teknologi, dan inovasi pemanfaatan ruang. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan program penyediaan hunian.
"Pendekatan co-creation dan co-governance harus kita dorong agar penyediaan hunian menjadi bagian dari gerakan bersama. Bukan hanya proyek pemerintah semata," ujar Adi.
Proposal tentang Kota Layak Huni
Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal berjudul "Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital". Proposal ini menyoroti dua isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.
Ia menyampaikan penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy yang integrasinya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source. Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance.
Adi juga berbicara tentang membentuk lingkungan berkelanjutan melalui place making dan Kampung Pancasila. Kemudian, implementasi sistem digital serta pemanfaatan big data dan AI untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan analisa, dan arah kebijakan di dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar