Sidang Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya Terus Berlangsung, Perhatian Publik Membanjiri

Sidang Kasus Penjarahan di Rumah Surya Utama Terus Berlangsung

Sidang terkait kasus dugaan aksi penjarahan di rumah Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau Uya Kuya kembali digelar. Agenda persidangan masih berfokus pada pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa dan bukti yang diajukan dalam perkara tersebut. Meski demikian, proses penanganan kasus ini terus menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk kelompok pemantau peradilan dan organisasi masyarakat sipil, karena dinilai menyangkut isu kesetaraan perlakuan hukum serta penerapan regulasi terkait kelompok rentan.

Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 12 individu sebagai tersangka terkait dugaan aksi penjarahan di kediaman Uya Kuya, yang berlokasi di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam sidang terbaru, Uya Kuya hadir memberikan kesaksian setelah dua saksi sebelumnya, yakni karyawan bernama Abdurahman dan adik iparnya, Riziyansyah, terlebih dahulu dimintai keterangan.

Dalam proses itu, majelis hakim menanyakan alasan pihak keluarga memilih meninggalkan rumah saat peristiwa tersebut terjadi. Majelis hakim kemudian meminta klarifikasi mengenai sumber informasi yang diterima Uya Kuya terkait kejadian di kediamannya. Uya menjelaskan bahwa ia pertama kali mengetahui dugaan penjarahan tersebut melalui adik iparnya. Ia menambahkan bahwa pada saat itu adik iparnya melakukan panggilan video dengan salah satu karyawan yang berada di lokasi.

Oleh sebab itu, para Majelis Hakim mendakwa para pelaku telah melakukan pencurian. Dakwaan ini menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat sipil. Women Crisis Center Puantara (WCCP) menyayangkan dakwaan tersebut karena hakim dianggap tidak mempertimbangkan penyebab daripada penjarahan tersebut. Dalam sebuah unggahan di Instagram, mereka menyatakan penjarahan terjadi setelah Uya Kuya mengeluarkan pernyataan yang kontroversial terkait dengan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 silam.

" Sidang Perkara No. 590/Pid.B/2025/PN.Jaktim kembali menunjukkan ketimpangan: pernyataan Surya Utama yang memicu kerusuhan 30 Agustus tidak pernah dipertanggungjawabkan, sementara perempuan dari kelompok rentan justru dibebani pasal berat, dipaksa meminta maaf di ruang publik, dan dikriminalisasi meski tidak ada niat mencuri, tidak ada keuntungan, dan semua barang telah dikembalikan. Fakta pemicu peristiwa dianggap “tidak relevan”, Perma 3/2017 dan prinsip CEDAW diabaikan, dan relasi kuasa dibiarkan menekan warga kecil. Kami menuntut penerapan keadilan substantif, peninjauan ulang pasal pemberatan, pengawasan Komisi Yudisial, serta pertanggungjawaban moral dari Surya Utama. Ketika pemantik bebas, tetapi warga kecil dihukum, hukum sedang kehilangan arah moralnya #StopKriminalisasi ," ungkap mereka melalui instagram.

Peristiwa Penjarahan yang Menyebabkan Proses Hukum

Tindakan Penjarahan tersebut terjadi pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sekitar pukul 21.50 WIB. Saat itu, Anisa Safitri menerima pesan dari rekannya, Warda Wahdatullah, yang mengajaknya menuju rumah Uya Kuya setelah mendapatkan informasi bahwa sejumlah warga tengah mengambil barang-barang dari lokasi. Setibanya di rumah tersebut, keduanya melihat Reval Ahmad Jayadi keluar sambil membawa sebuah televisi berukuran 60 inci merek LG.

Anisa dan Warda kemudian turut membantu memindahkan televisi tersebut ke sepeda motor untuk selanjutnya dibawa ke bengkel milik Reval di kawasan BKT dengan maksud akan dijual. Ketiga terdakwa kemudian ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur pada 8 September 2025.

Dalam dakwaan, para terdakwa disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terkait tindak pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Persoalan Hukum dan Isu Kesetaraan

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian hukum, tetapi juga menjadi isu penting terkait kesetaraan perlakuan hukum. Kelompok-kelompok advokasi seperti WCCP menyoroti bagaimana pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku kekerasan atau tindakan tidak pantas justru tidak diproses secara hukum, sementara korban atau pihak yang dianggap lemah justru dihukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan hukum yang sebenarnya.

Selain itu, isu penerapan regulasi terkait kelompok rentan juga menjadi perhatian. Dalam hal ini, prinsip-prinsip seperti Perma 3/2017 dan CEDAW dianggap tidak sepenuhnya diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sipil.

Tantangan dalam Pemrosesan Kasus

Proses pemrosesan kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam sistem peradilan. Dari segi bukti, pihak keluarga Uya Kuya memberikan kesaksian yang cukup detail mengenai kejadian tersebut. Namun, dalam proses persidangan, beberapa aspek seperti penyebab awal kejadian dan hubungan antara pernyataan Uya Kuya dengan tindakan penjarahan tidak sepenuhnya dipertanyakan secara mendalam oleh majelis hakim.

Selain itu, masalah utama yang muncul adalah bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan. Dalam kasus ini, para terdakwa yang dianggap sebagai pelaku penjarahan justru dikenai pasal yang dianggap berat, sementara pihak yang dianggap sebagai pemicu tidak diproses secara hukum.

Harapan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, khususnya kelompok advokasi perempuan dan hak asasi manusia, terus menuntut agar proses hukum yang dilakukan dapat lebih transparan dan adil. Mereka menyerukan agar pihak berwenang melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap memberatkan, serta memastikan bahwa prinsip keadilan substantif benar-benar diterapkan dalam setiap proses hukum.

Selain itu, mereka juga menuntut agar ada pertanggungjawaban moral dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas munculnya konflik. Dengan harapan, hukum dapat kembali menunjukkan arah yang benar dan tidak lagi menjadi alat yang digunakan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap lemah.