Sikka Bebas Stunting Tahun Depan, Wabup Simon Minta Koordinasi Lintas Sektor Terus Berjalan

Pemerintah Kabupaten Sikka Berkomitmen Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan penurunan signifikan angka stunting pada tahun 2026. Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, mengingatkan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ia menekankan bahwa penurunan stunting tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi.

Pernyataan ini disampaikan saat Wabup Simon membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Sikka Convention Center (SCC), Kamis, 11 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Emil Satriawan, unsur Forkopimda, TP-PKK, pimpinan OPD Konvergensi, para camat, kepala desa/lurah lokus stunting, kepala puskesmas, penyuluh KB, organisasi profesi (IBI, PERSAGI), mitra pembangunan, serta berbagai organisasi masyarakat.

Penurunan Stunting Jadi Tanggung Jawab Bersama

Wabup Simon menegaskan bahwa isu stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga menjadi isu strategis masa depan daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, hingga keluarga untuk aktif dalam program percepatan penurunan stunting.

"Penurunan stunting adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sektor kesehatan atau BKKBN. Setiap OPD, setiap pemerintah kecamatan, setiap desa, bahkan setiap keluarga, memiliki peran penting," katanya.

Stunting, menurutnya, memiliki dampak serius pada perkembangan anak, mulai dari hambatan kognitif hingga rendahnya daya saing di masa depan. Oleh karena itu, agenda percepatan penanganannya menjadi prioritas nasional maupun daerah.

Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Simon meminta TPPS memastikan seluruh kegiatan OPD saling terhubung dalam rencana aksi percepatan penurunan stunting. Program intervensi, kata dia, harus langsung menyasar keluarga berisiko, termasuk pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, hingga remaja.

“Validasi data keluarga berisiko stunting wajib dilakukan. Gunakan data P3KE, SKI, EPPGBM, dan SIGA sebagai dasar perencanaan. Data yang tidak akurat akan menghasilkan intervensi yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Optimalisasi Program di Desa dan Penguatan Peran TPK

Wabup Simon juga mengarahkan para camat dan kepala desa/lurah untuk mengoptimalkan kegiatan di tingkat desa, termasuk Rembuk Stunting, audit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Ia menekankan agar dana desa digunakan sesuai prioritas untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dinilai menjadi ujung tombak di lapangan.

"Tim Pendamping Keluarga adalah ujung tombak di lapangan. Tugas mereka sangat besar: mendampingi ibu hamil, memantau balita, memastikan layanan tersedia. Berikan dukungan penuh, termasuk pelaporan aktif melalui aplikasi," katanya.

Dorong Inovasi Daerah

Wabup juga meminta seluruh sektor menghadirkan inovasi lokal guna mempercepat penurunan stunting. Ia menyebut sejumlah program yang perlu diperkuat, seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Gerakan 1000 HPK, Kelas Calon Pengantin, serta gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

“Kita tidak cukup dengan program rutin saja. Harus ada inovasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui Rakor TPPS tersebut, Wabup berharap muncul komitmen kuat lintas sektor, kejelasan peran, serta target yang terukur untuk memastikan penurunan stunting yang signifikan dan berkelanjutan.

"Mari kita bekerja bersama, bergerak bersama, dan memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, mewujudkan generasi emas Kabupaten kita di masa depan," tutup Wakil Bupati sembari secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 15,3% pada 2023 menjadi 10,4% pada Agustus 2025. Namun pada Oktober 2025, angka tersebut sempat mengalami kenaikan menjadi 14,6%.