Penghentian Koridor 6 Batik Solo Trans Akibat Keterbatasan Anggaran
Koridor 6 Batik Solo Trans (BST) resmi dihentikan per tanggal 31 Desember 2025. Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kota Solo. Dampak dari penghentian tersebut terasa bagi para pegawai yang terlibat dalam operasional koridor ini, sebagian dari mereka berpotensi dipindahkan ke koridor lain, sementara sebagian lainnya mungkin akan dirumahkan.
Salah satu sopir BST, Kalam Jaya, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya masih belum mendapatkan kejelasan terkait masa depan kontrak kerja mereka. Kontraknya sendiri akan berakhir pada tahun 2025 ini. Ia menyampaikan bahwa pihak perusahaan belum memberikan informasi apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak.
“Pindah ke koridor yang lain. Tapi terpaksa, teman-teman yang dirumahkan juga ada,” ujar Kalam Jaya.
Alasan Anggaran Menjadi Penyebab Penghentian Koridor 6
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad, alasan utama penghentian Koridor 6 adalah keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa sisa pagu anggaran BLUD yang tersedia hanya cukup untuk membiayai Koridor 5. Hal ini membuat Koridor 6 harus dihentikan sementara.
“Koridor 6, ya intinya ini berhenti dulu. Karena kan sisa pagu anggaran BLUD kami hanya bisa membackup Koridor 5,” jelas Taufiq.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang membahas kemungkinan adanya skema cost sharing dengan kabupaten sekitar. Meskipun begitu, Taufiq belum mengetahui sampai kapan Koridor 6 akan dihentikan.
Persiapan Anggaran untuk Tahun 2026
Tahun 2026 telah disiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mendukung operasional 6 koridor feeder dan 3 koridor BST. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai enam koridor feeder serta tiga koridor BST, yaitu Koridor 2, Koridor 3, dan Koridor 4. Sementara itu, Koridor 1 akan tetap menggunakan APBN.
“Anggaran itu untuk membiayai enam koridor feeder BST lalu tiga koridor BST, yakni Koridor 2, Koridor 3, dan Koridor 4. Untuk Koridor 1 menggunakan APBN,” jelas Taufiq.
Rencana Cost Sharing Aglomerasi
Taufiq juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi sedang mempersiapkan skema cost sharing aglomerasi. Rencananya, skema ini akan diimplementasikan mulai tahun 2027. Tujuan dari skema ini adalah untuk membagi beban biaya secara lebih merata antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten sekitar.
“Iya, kemarin kami dengan provinsi nanti 2027 siap memfasilitasi untuk aglomerasi, seperti itu. Kayak kemarin provinsi itu harapannya nanti ada cost sharing dengan kabupaten sekitar. Tapi kan perlu persiapan, jadi ya 2027 diimplementasikan terkait cost sharing itu,” tambah Taufiq.
Dengan penghentian Koridor 6, Pemprov Solo berharap dapat mengalokasikan anggaran lebih efisien agar layanan transportasi umum tetap berjalan dengan baik. Namun, para pegawai yang terkena dampak harus bersiap menghadapi perubahan di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar