Sosok Laksmi Wijayanti yang Menolak Izin Penebangan Pohon Sebelum Banjir Sumatera

Konflik Izin Penebangan Hutan dan Bencana Banjir di Tapanuli Selatan

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, menyatakan bahwa ada izin penebangan pohon yang dikeluarkan sebulan sebelum bencana banjir melanda wilayahnya. Namun, hal ini menimbulkan kekecewaan karena Kementerian Kehutanan telah menghentikan penebangan pohon sejak Juli 2025. Penebangan pohon tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab utama banjir di wilayah Tapanuli Selatan.

Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Kementerian Kehutanan, membantah adanya izin penebangan pohon tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menghentikan sementara layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) pada Juni 2025. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan hasil hutan.

Gus Irawan menyebut izin penebangan hutan itu muncul satu bulan sebelum banjir dan longsor terjadi di Sumatera. Padahal, pada Juli 2025, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan sudah menghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu.

Gus Irawan merasa senang dengan isi surat tersebut karena memahami pentingnya menjaga tutupan hutan. Ia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasarkan perintah Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu. Namun, ia terkejut ketika pada Oktober 2025, izin penebangan kembali dibuka.

Pemkab Tapsel merasa keberatan atas kejadian ini. Gus Irawan kemudian melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut. Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. Namun, pada sekitar awal November, kerja sama korporasi dengan masyarakat kembali beroperasi. Pada 25 November, banjir bandang terjadi di Batangtoru.

Gus Irawan mempertanyakan apa yang terjadi sehingga Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan. Ia juga menyinggung soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapteng. Perusahaan ini diduga menjadi biang kerok hanyutnya kayu gelondong saat banjir bandang.

“Berapa PNBP yang diterima, sehingga kemudian perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?” ucap Gus Irawan kesal. Menurutnya, rakyat Batangtoru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. Terlebih banjir juga disebabkan karena adanya penebangan hutan.

Warga Batangtoru banyak menjadi korban. Rumah-rumah hancur. Keluarga mereka masih hilang. Begitu juga dengan kerugian yang dialami warga atas banjir ini.

Tanggapan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Laksmi Wijayanti menegaskan informasi itu tidak benar. Menurut dia, Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan SIPUHH. “Atas arahan tersebut, kami lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh,” kata Laksmi Wijayanti dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Lanjut Laksmi, terkait PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUHH sejak Juli 2025. Meski begitu, Laksmi membenarkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan mengirimkan dua surat pada Agustus dan November 2025. “Beliau menyampaikan agar seluruh PHAT di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses SIPUHH, dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Laksmi menyampaikan memang terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan. Karena itu, pada 4 Oktober 2025, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten menangkap empat truk angkutan kayu dengan volume 44 meter kubik yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat.

Laksmi menjelaskan bahwa SIPUHH merupakan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL). Jadi, layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan. “Dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” katanya.

Laksmi menegaskan pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah. “Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” ujar Laksmi.

Sosok Laksmi Wijayanti

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP., CGCAE., QIA., CEIO dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut pada 21 Maret 2025. Ia menggantikan jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Agus Justianto, M.Sc. Sebagai Dirjen PHL, ia memimpin kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari — termasuk hutan produksi dan hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan, diversifikasi usaha kehutanan, pemantauan hasil hutan, serta aspek keberlanjutan ekologis dan sosial.

Mengutip laman Kemenhut, dalam berbagai kegiatan publik seperti forum internasional dan konferensi iklim (misalnya COP30 UNFCCC 2025 di Brasil), ia kerap tampil sebagai narasumber atau keynote speaker, terutama untuk mempromosikan model kehutanan berkelanjutan, perhutanan sosial, dan perdagangan karbon hutan.

Banjir di Tapanuli Selatan

Seperti diketahui, wilayah Tapanuli Selatan termasuk yang paling parah bencana banjir dan longsornya. Data terbaru BPBD Tapsel yang dirilis pada Senin (1/12/2025) hingga pukul 00.01 WIB, mencatat 50 orang meninggal dunia, 46 orang masih hilang, serta 49 warga mengalami luka berat. Korban meninggal tersebar di sejumlah kecamatan. Di Sipirok tercatat 1 orang meninggal dan 2 masih hilang, Angkola Barat 2 orang, Batangtoru 31 orang dengan 31 warga masih hilang, Angkola Sangkunur 10 orang dengan 13 masih hilang, Angkola Selatan 2 orang, dan Marancar 1 orang.

Selain korban jiwa, jumlah pengungsi juga terus meningkat. BPBD mencatat sedikitnya 5.366 warga mengungsi karena rumah dan fasilitas umum di kawasan terdampak mengalami kerusakan berat.

Terkait hal ini, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru. Ia mengakui, kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana. Tahun lalu tanggal 24 November banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Saat banjir, kayu-kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa.

Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu. Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar.

Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana. Tiga desa luluh lantak diterjang banjir. Masyarakat Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol menderita. Rumah mereka hancur. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.